INVESTORTALK.ID — Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai target pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 masih dapat dikejar. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyebut waktu tiga bulan per lokasi masih memungkinkan program prioritas itu tuntas sesuai jadwal.
Menurut Trenggono, perhitungan waktu menjadi kunci. Setiap lokasi KNMP membutuhkan sekitar tiga bulan pengerjaan, sehingga sisa waktu tahun ini dinilai masih mencukupi untuk mengejar target yang diprogramkan.
Beban Anggaran dan Pagu KKP 2027
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran KKP tahun 2027 sebesar Rp16,65 triliun. Angka itu tidak berubah setelah pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI.
Trenggono menilai pagu tersebut cukup untuk membiayai program Kampung Nelayan. Sehari sebelumnya, ia memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan 1.269 KNMP pada 2026 mencapai sekitar Rp10 triliun, dengan biaya per lokasi berbeda sesuai tipe dan kebutuhan masing-masing.
Model Klaster Hub dan Penyangga
Pembangunan KNMP 2026 memakai model klaster yang menghubungkan lokasi hub dan penyangga. KNMP hub berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan pengolahan hasil perikanan, sedangkan lokasi penyangga menjadi tempat pengumpulan hasil tangkapan serta penyediaan fasilitas pendaratan dan rantai dingin awal.
Pendekatan klaster itu disebut untuk memastikan hasil tangkapan nelayan tidak langsung dijual mentah, tetapi melewati proses pengolahan yang menambah nilai ekonomi di tingkat kampung.
65 KNMP Tahap Pertama Sudah Beroperasi
KKP telah merampungkan pembangunan 65 KNMP tahap pertama pada akhir April 2026. Dalam masa uji coba operasional hingga 14 Agustus 2026, puluhan lokasi itu mencatat pengiriman 273,6 ton hasil perikanan senilai Rp11,10 miliar ke berbagai tujuan.
Angka tersebut menjadi gambaran awal kinerja KNMP sebelum program diperluas. KKP menargetkan pengembangan KNMP mencapai 5.000 lokasi di seluruh Indonesia hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Fokus Selesaikan Program Berjalan
Trenggono menegaskan fokus kementerian saat ini adalah menyelesaikan pembangunan yang telah diprogramkan sebelum membahas pelaksanaan program berikutnya. Ia menyebut kebutuhan untuk program ke depan baru akan dibicarakan setelah program yang berjalan rampung.
"Ya kita usahakan, kita masih punya waktu. Kita akan hitung. Satu pembangunan itu kan kira-kira sekitar butuh waktu tiga bulan," kata Trenggono.
Dengan sisa waktu sekitar tiga setengah bulan hingga akhir 2026, KKP menghadapi ujian apakah percepatan pembangunan di lapangan bisa mengikuti hitungan waktu yang dipaparkan menteri di hadapan Komisi IV DPR RI.
