INVESTORTALK.ID — Nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia baru menyentuh kisaran US$3 miliar, sementara target 2031 dipatok US$6 miliar. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menilai pembiayaan modal kerja jadi penghambat utama untuk menggandakan kapasitas ekspor dalam beberapa tahun ke depan.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi kunci untuk mengejar target tersebut. Menurutnya, pelaku industri butuh modal kerja agar mampu menaikkan kapasitas produksi dan menerima pesanan ekspor berskala lebih besar.
Persoalannya, siklus produksi furnitur tergolong panjang. Perusahaan harus mengeluarkan uang sejak pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pemenuhan sertifikasi, pengembangan desain, hingga proses produksi. Pembayaran dari buyer baru diterima setelah barang dikirim dan dokumen ekspor rampung.
Skema Agunan Dinilai Tak Cocok untuk Eksportir
Sobur menilai sistem pembiayaan perbankan yang masih bertumpu pada agunan aset tetap belum sepenuhnya sesuai karakteristik eksportir furnitur. Padahal, kekuatan perusahaan ekspor kerap berasal dari kontrak, purchase order (PO), piutang ekspor, rekam jejak memenuhi pesanan, dan hubungan jangka panjang dengan buyer.
HIMKI pun mendorong LPEI mengembangkan pembiayaan berbasis PO, kontrak, dan tagihan ekspor. Skema itu bisa dilengkapi penjaminan serta asuransi ekspor untuk menekan risiko pembiayaan.
"Dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sangat penting untuk mengejar target ekspor furnitur dan kerajinan sekitar US$6 miliar pada 2031," ujar Sobur kepada Bisnis, dikutip Minggu (20/9/2026).
Fasilitas Rp2 Triliun Baru Langkah Awal
Fasilitas pembiayaan sekitar Rp2 triliun yang disiapkan pemerintah dinilai Sobur sebagai langkah awal. Nilainya perlu diperluas bertahap mengikuti realisasi ekspor dan kualitas debitur.
Ia juga meminta fasilitas itu tidak hanya menyasar eksportir besar. IKM yang menjadi bagian rantai pasok perusahaan eksportir perlu mendapat akses lewat skema agregator, sehingga pembiayaan mengalir sampai ke pemasok bahan dan produsen kecil.
"Jadi, fasilitas tidak berhenti pada perusahaan eksportir, tetapi mengalir ke seluruh rantai pasoknya," tegasnya.
Selain soal bunga, Sobur menyoroti tenor yang harus sesuai siklus produksi, masa tenggang untuk investasi mesin, persyaratan agunan yang lebih adaptif, dan proses persetujuan cepat. Menurut dia, bunga rendah tetapi sulit diakses tidak akan efektif.
Bukan Satu-satunya Hambatan Industri
Pembiayaan hanya satu dari sejumlah persoalan yang membelit industri furnitur. Sobur menyebut tantangan lain berupa biaya logistik, kepastian bahan baku legal dan berkelanjutan, produktivitas, ketersediaan tenaga kerja terampil, sertifikasi, desain, promosi, hingga tekanan geopolitik dan proteksionisme perdagangan.
"Kalau pembiayaan tersedia tetapi pasar tidak berkembang, kredit dapat berubah menjadi beban. Sebaliknya, apabila pesanan tersedia tetapi modal kerja tidak ada, Indonesia akan kehilangan kesempatan," pungkasnya.
Menteri Keuangan saat masih dijabat Purbaya Yudhi Sadewa pada awal pekan lalu mendorong LPEI atau Indonesia Eximbank memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor industri yang tertekan persaingan global. Tekstil, sepatu, baja, sampai furnitur dinilai perlu perhatian agar tetap bertahan dan berkembang.
