INVESTORTALK.ID — Pemerintah memastikan anggaran untuk mengantisipasi dampak El Nino sudah tersedia dalam APBN 2026, dengan alokasi utama pada pos kebencanaan yang bersifat fleksibel. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan fleksibilitas itu penting agar pemerintah bisa merespons kekeringan dan bencana alam yang sulit diprediksi. Anggaran kebencanaan 2026 sendiri naik signifikan menjadi Rp1,1 triliun dari sebelumnya Rp494 miliar.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pos kebencanaan dalam APBN 2026 dirancang untuk bisa digerakkan cepat menghadapi fenomena El Nino. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
"Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana," ujar Suahasil.
Menurut dia, anggaran tersebut tidak dikunci pada satu jenis kejadian saja. Pemerintah ingin memastikan dana bisa dialihkan sesuai kebutuhan lapangan ketika situasi memburuk.
Alokasi Kebencanaan Naik Jadi Rp1,1 Triliun
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sebelumnya mengungkapkan anggaran kebencanaan 2026 dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun. Kenaikan itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, dari posisi sebelumnya Rp494 miliar.
Dari anggaran tersebut, terdapat dana on call sebesar Rp256 miliar. Pemerintah juga menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) Rp5 triliun untuk penanganan kebencanaan serta dana pooling insurance Rp14 triliun.
Selain itu, anggaran Rp10 triliun disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Fleksibilitas Anggaran Jadi Kunci Respons Cepat
Suahasil menekankan fleksibilitas anggaran menentukan kecepatan pemerintah menangani situasi darurat. Tanpa ruang gerak fiskal, respons terhadap bencana dan kekeringan berisiko terlambat.
"Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, situasi bencana alam, situasi kekeringan dan yang lainnya harus kita tangani," ujar Menkeu.
Ia menambahkan tekanan dari kejadian tak terduga harus ditanggulangi demi kepentingan masyarakat. "Pressure dari berbagai macam kejadian yang tak terduga itu tentu harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat," tambahnya.
El Nino dan Beban Fiskal yang Mengintai
El Nino berpotensi memicu kekeringan panjang yang berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air. Kondisi itu menuntut pemerintah menyiapkan bantalan fiskal sejak awal tahun anggaran.
Pos kebencanaan dalam APBN menjadi instrumen utama untuk merespons dampak tersebut. Pemerintah memilih memperbesar alokasi ketimbang mengandalkan anggaran darurat yang harus disetujui belakangan.
Dengan struktur anggaran yang lebih fleksibel, pemerintah berharap penanganan bencana dan kekeringan bisa berjalan tanpa hambatan administratif. Tenggat implementasi mengikuti siklus APBN 2026 yang berlaku mulai awal tahun.
