INVESTORTALK.ID — Pemerintah menyelesaikan seluruh kewajiban surat utang senilai Rp640 triliun yang diterbitkan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan 1997–1998, dengan pelunasan terakhir rampung pada Agustus 2026. Pelunasan itu menutup babak panjang beban fiskal yang menempel di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama hampir tiga dekade.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah menerbitkan obligasi dengan nilai total menembus Rp640 triliun saat menangani krisis 1997–1998. Pelunasan dilakukan bertahap dalam jangka panjang, bukan sekaligus.
Obligasi rekapitalisasi diselesaikan sepenuhnya pada Juli 2020. Kewajiban surat utang yang terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) baru tuntas terbayar pada Agustus 2026.
Dua Jenis Obligasi, Dua Waktu Pelunasan Berbeda
"Kalau kita lihat lagi sejarah 30 tahun yang lalu itu ketika menangani krisis 97-98, pemerintah itu mengeluarkan total obligasi mencapai Rp640 triliun saat itu. Dan kita membayar kembali itu," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Ia menegaskan pelunasan berjalan lewat beberapa jenis obligasi dengan jadwal yang tidak seragam. Ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang baru rampung pada Agustus 2026.
"Kalau untuk beberapa jenis obligasi kita keluarkan, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di kemarin. Ini adalah suatu sejarah perjalanan sektor keuangan Indonesia, tapi dengan adanya penanganan krisis tahun 97-98 ketika itu, maka negara kita bisa terus melakukan reformasi dan bisa terus melakukan pembangunan sampai dengan saat ini," ungkapnya.
Surplus BI Jadi Sumber Pembayaran
Mekanisme pelunasan surat utang krisis memanfaatkan setoran surplus Bank Indonesia ke kas negara sesuai amanat undang-undang. Skema itu membuat pembayaran tidak sepenuhnya mengandalkan penerimaan pajak atau utang baru.
Bagi masyarakat, tuntasnya kewajiban ini berarti satu pos beban lama di APBN hilang. Ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik jadi lebih longgar.
Arti Penting bagi Arah Fiskal ke Depan
Suahasil menyebut penanganan krisis 1997–1998 menjadi titik balik yang memungkinkan Indonesia menjalankan reformasi sektor keuangan. Tanpa langkah penyelamatan saat itu, pemulihan ekonomi nasional dinilai akan jauh lebih lambat.
Pelunasan Rp640 triliun ini menutup satu halaman panjang sejarah keuangan negara. Yang tersisa kini adalah menjaga disiplin fiskal agar beban serupa tidak terulang di masa mendatang.
