JAKARTA - Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana, BP Tapera Sid Herdi Kusuma menyampaikan bahwa skema DP 0 persen menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap pekerja di sektor informal, khususnya para mitra ojek daring Gojek yang sudah berpenghasilan tetapi belum mempunyai hunian pribadi.
"Melalui kerja sama ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi ketentuan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses KPR dengan DP 0 persen," ujar Sid Herdi di Jakarta, Jumat, setelah prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk terkait Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek.
Dia menjelaskan bahwa lewat program strategis ini, para Mitra Driver Gojek yang lolos kualifikasi berpeluang besar mempunyai hunian pertama mereka lewat program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan keuntungan fasilitas DP 0 persen.
Menurut penuturannya, kolaborasi yang ditargetkan berjalan sampai tahun 2027 tersebut diharapkan dapat menjaring lebih banyak Mitra Driver Gojek di bermacam wilayah. Dengan begitu, dampak positif dari program perumahan milik pemerintah ini bisa tersebar secara lebih merata kepada masyarakat.
Sid Herdi mengutarakan bahwa sokongan bagi kelompok MBR ini juga kian diperkuat oleh adanya kebijakan baru pemerintah pada sektor jasa keuangan.
Langkah penyesuaian regulasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kesempatan yang jauh lebih lapang bagi publik dalam menjangkau pembiayaan hunian, termasuk menyokong Program Tiga Juta Rumah yang tengah menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
"Dengan skema DP 0 persen, Mitra Driver Gojek yang lolos verifikasi dan memenuhi ketentuan perbankan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan uang muka, sehingga proses menuju kepemilikan rumah pertama menjadi lebih ringan dan terjangkau," ucapnya.
Sid Herdi mengimbuhkan bahwa sampai dengan tanggal 2 Juli 2026, pihak BP Tapera sudah sukses merealisasikan distribusi FLPP hingga mencapai angka 93.339 unit rumah, dengan total nilai pembiayaan yang menyentuh Rp11,60 triliun.
Berdasarkan data total tersebut, porsi penerima manfaat paling mendominasi diduduki oleh kelompok pekerja swasta yaitu sebanyak 61.126 unit atau setara 65,49 persen.
Posisi berikutnya disusul oleh kelompok wiraswasta dengan perolehan 15.890 unit atau 17,02 persen, kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit atau 8,19 persen, serta sektor TNI/Polri sebanyak 1.394 unit atau sekitar 1,49 persen.
Pencapaian masif ini menjadi bukti kuat bahwa program FLPP kini semakin efektif dalam merangkul bermacam elemen masyarakat, tidak terkecuali para pekerja sektor informal yang di masa lalu kerap menemui jalan buntu dalam mengakses pembiayaan perumahan formal.
