JAKARTA - Industri kelapa sawit di Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kesetaraan bagi perempuan pekerja, menekankan prinsip keadilan akses, kesempatan kerja, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) di sektor sawit, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi semua pekerja.

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sumarjono Saragih, menegaskan bahwa prinsip kesetaraan tetap memperhatikan kekhasan perempuan. 

“Bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu memang harus setara, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kekhasan perempuan dari sisi kecocokan pekerjaan hingga kekuatan fisik perempuan. Jadi, kesetaraan itu bukan berarti 50:50,” ujar Sumarjono.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kesetaraan bukan sekadar angka, melainkan memastikan setiap pekerja mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik mereka.

peran perempuan dalam rantai pasok sawit

Perempuan pekerja di industri kelapa sawit umumnya ditempatkan pada bagian perawatan dan administrasi yang relatif memiliki beban fisik lebih ringan. 

Di sektor hulu, mereka berperan sebagai pemanen dan pengumpul brondolan, sementara di sektor hilir perempuan menjadi anggota koperasi atau pengelola lahan plasma.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat bahwa 86% tenaga kerja dalam proses produksi kelapa sawit didominasi oleh perempuan, khususnya pada tahapan awal rantai pasok. Mereka aktif dalam kegiatan pemupukan, penyiangan gulma, penyemprotan pestisida, dan pengumpulan hasil panen. 

Menurut SPKS, meski tidak semua pekerjaan cocok bagi semua gender, pembagian tugas dilakukan secara bijaksana berdasarkan kebutuhan fisik dan keahlian. 

“Kalau saat panen, itu membutuhkan fisik yang lebih kuat sehingga biasanya laki-laki lebih cocok untuk itu,” jelasnya.

perlindungan dan hak pekerja perempuan

Aspek perlindungan tenaga kerja menjadi perhatian utama. Sumarjono memastikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki dan perempuan terkait hak dasar, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.

 “Walaupun perempuan punya kekhasan sendiri karena berkaitan dengan reproduksi seperti cuti hamil dan cuti haid. Akan tetapi, yang sifatnya hak universal, hak tentang jaminan sosial, hak tentang kondisi kerja yang aman, itu sama saja antara laki-laki dan perempuan,” ujarnya.

Inisiatif ini menjadi bukti bahwa industri sawit berkomitmen membangun lingkungan kerja yang menghormati hak perempuan sekaligus menjaga produktivitas dan keselamatan kerja. Standar yang diterapkan memastikan pekerja perempuan dapat berkembang secara profesional tanpa menghadapi diskriminasi.

komite perempuan dan pengarusutamaan gender

Untuk meningkatkan efektivitas kesetaraan gender, industri kelapa sawit membentuk komite perempuan di lingkungan kerja. Komite ini berperan penting dalam mendeteksi dini serta mencegah risiko yang dapat merugikan atau mengurangi pemenuhan hak-hak perempuan. 

Sumarjono menekankan, “Kalau ada perempuan di direksi, dialah pemimpinnya. Ini adalah wadah atau kelompok yang ada di tempat kerja untuk mewadahi aspirasi, keluhan, pengaduan perempuan pekerja.”

Lebih lanjut, dukungan pemerintah, khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), menjadi faktor penting untuk memastikan pengarusutamaan gender berjalan berkelanjutan. Sumarjono menegaskan bahwa budaya kesetaraan harus terus dibangun secara sistematis: 

“Harus ada gerakan terus-menerus karena membangun kesadaran, menjadikan budaya penghormatan dan kesetaraan itu kan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak boleh hanya sekali.”

Dengan strategi ini, industri sawit menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tata kelola SDM yang profesional, aman, dan inklusif. Keterlibatan perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme pengawasan internal dan dukungan kebijakan, memastikan setiap individu dapat mengembangkan potensi penuh tanpa diskriminasi.

Langkah-langkah ini sejalan dengan tren global dalam industri yang menekankan pentingnya keberagaman, inklusi, dan keadilan gender. 

Dengan menghadirkan komite perempuan, memperhatikan karakteristik fisik dan keahlian pekerja, serta menjamin hak universal yang setara, industri sawit berupaya membangun lingkungan kerja yang produktif, aman, dan berkeadilan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga meningkatkan reputasi industri secara nasional dan internasional. Lingkungan kerja yang inklusif dan adil menjadi daya tarik bagi tenaga kerja berkualitas, memperkuat kapasitas industri, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kesetaraan gender dalam industri kelapa sawit kini menjadi lebih dari sekadar jargon; hal itu diwujudkan melalui kebijakan, program, dan pengawasan yang konkret. 

Dari pemberian kesempatan kerja yang sesuai, perlindungan hak, hingga pembentukan komite perempuan, semua upaya diarahkan untuk menciptakan budaya kerja yang menghormati setiap individu. 

Dengan demikian, perempuan pekerja memiliki peran sentral dalam memastikan kelangsungan dan keberhasilan industri kelapa sawit Indonesia.