JAKARTA - Peningkatan kualitas layanan dalam program pemenuhan gizi nasional menjadi fokus utama pemerintah setelah mendapat perhatian langsung dari Presiden. 

Dalam momentum pasca-Idulfitri, penguatan standar operasional di lapangan dinilai krusial agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmennya untuk meningkatkan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki.

Arahan Presiden Dorong Peningkatan Standar Layanan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berkomitmen meningkatkan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditingkatkan kualitasnya.

"Pesan khusus Presiden di Hari Raya Idul Fitri agar BGN meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG. SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas," kata Dadan.

Arahan tersebut menegaskan bahwa kualitas layanan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

Pengawasan Sertifikasi Jadi Fokus Tahap Awal

Sebagai tindak lanjut pesan tersebut, BGN langsung membentuk satuan khusus yang bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi di seluruh SPPG.

Pada tahap awal, fokus pengawasan mencakup tiga sertifikasi utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), yang menjadi fondasi utama dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan yang disajikan.

"Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan meningkat ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik koki, penjamah makanan, dan analisis lingkungan," ucap Dadan.

Langkah ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan standar yang diterapkan dalam setiap tahapan pelayanan.

Sistem Klasifikasi Untuk Standar Mutu Terukur

Selain itu, Dadan juga mengemukakan pentingnya kelengkapan sertifikasi yang menjadi acuan dalam penentuan klasifikasi atau gradasi SPPG. 

Sistem ini diharapkan mampu menciptakan standar mutu yang terukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Sambil menunggu terbentuknya lembaga/institusi akreditasi SPPG secara nasional, BGN akan membentuk tim klasifikasi SPPG internal yang bertugas menilai dan mempersiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi di masa mendatang.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan setiap unit layanan memiliki standar yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

Langkah Strategis Menuju Sistem Akreditasi Nasional

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya strategis BGN dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

"Sebelum lembaga/institusi akreditasi SPPG terbentuk, BGN akan membentuk secara khusus tim klasifikasi SPPG internal sekaligus mempersiapkan secara sistematis menghadapi lembaga/institusi akreditasi eksternal," katanya.

Dengan pendekatan bertahap, BGN berupaya membangun sistem pengawasan yang kuat sekaligus mempersiapkan fondasi menuju akreditasi nasional yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, komitmen peningkatan standar SPPG mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kualitas program pemenuhan gizi bagi masyarakat. 

Tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas layanan yang diberikan.

Ke depan, penguatan sistem sertifikasi dan akreditasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.

 Dengan standar yang semakin tinggi dan pengawasan yang ketat, program ini berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.