JAKARTA - Krisis sampah nasional kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat. 

Pemerintah pusat menilai Indonesia sedang berpacu dengan waktu karena hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas dalam waktu dekat. Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dapat menjadi beban besar bagi daerah dan pusat sekaligus.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan masalah krusial bangsa yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. 

Ia menyebut, proyeksi menunjukkan hampir seluruh TPA di Indonesia akan mengalami overcapacity pada 2028, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi lebih cepat.

“Masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah, diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028 bahkan lebih cepat,” ucap Prabowo.

Waktu Semakin Sempit Tangani Krisis Sampah

Prabowo menekankan bahwa waktu dua tahun bukanlah rentang yang panjang untuk mengurai persoalan gunungan sampah di berbagai TPA. Dampaknya bahkan sudah mulai dirasakan di sejumlah daerah, salah satunya Bali yang selama ini menjadi wajah pariwisata Indonesia di mata dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara terbuka menyinggung kondisi kebersihan di Bali. Ia menilai persoalan sampah di Pulau Dewata sudah memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini maaf ya, gubernur, bupati dari Bali. Ini real loh. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih?” ujar Prabowo.

Ia mengaku menerima keluhan langsung dari seorang jenderal asal Korea Selatan yang baru saja berkunjung ke Bali. Menurut Prabowo, keluhan tersebut disampaikan secara lugas tanpa basa-basi.

“Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di manapun, dia tidak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya,” kata Prabowo.
“Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali, oh Bali so dirty now, Bali not nice’. Bah, saya tapi terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama,” imbuhnya.

Dampak Sampah Terhadap Pariwisata Dan Ekonomi

Presiden mengingatkan bahwa wisatawan tidak akan tertarik datang ke Bali maupun daerah lain jika pantai dan ruang publik masih dipenuhi sampah. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Oleh sebab itu, Prabowo menilai kritik yang datang dari luar negeri seharusnya menjadi alarm bagi para kepala daerah. Kebersihan lingkungan, menurut dia, bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk lebih serius mengelola persoalan sampah di wilayah masing-masing. Kesadaran dan ketegasan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar krisis ini tidak semakin memburuk.

Tiga Entitas Yang Bertanggung Jawab

Menanggapi persoalan tersebut, Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menilai pengelolaan sampah tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Menurut dia, setidaknya ada tiga entitas utama yang harus bertanggung jawab.

Entitas pertama adalah pemerintah. Ibar menyebut, pemerintah memiliki peran penting sebagai pembuat regulasi, termasuk dalam penegakan aturan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

“Tentunya harapan kita juga sebenarnya regulasi-regulasi pengurangan itu harus ada,” kata Ibar kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, regulasi yang tegas akan membantu memisahkan sampah organik dan sampah daur ulang. Dengan pemilahan yang baik, jumlah sampah yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan.

“Dan pemerintah juga dalam hal ini bukan cuma KLH doang, tapi antar kementerian, Kementerian Perindustrian, terus ada Kemenkes dan lain sebagainya, industri dan sebagainya itu juga harus berkolaborasi untuk bisa mengetahui sampah ini,” ujarnya.

Entitas kedua yang bertanggung jawab adalah produsen atau industri. Ibar menilai, banyak produsen masih melepaskan tanggung jawab lingkungan atas kemasan sekali pakai yang mereka hasilkan.

“Selama ini tanggung jawab sampah seringnya bebannya di masyarakat, di konsumen. Semua komunitas atau solusi pemilahan juga lainnya dari konsumen. Tapi kalau kita tarik ke belakang, si industri hulu yang memproduksi plastik ke mana?” ucapnya.

Ia mendorong industri untuk mengubah sistem bisnis menjadi lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan kemasan isi ulang.
“Kayak gas elpiji, galon isi ulang, terus misalnya ke refill, dan sebagainya. Itu kan salah satu bisnis yang kita dorong,” imbuhnya.

Entitas terakhir adalah masyarakat. Budaya memilah sampah organik dan daur ulang di tingkat rumah tangga dinilai sangat penting untuk mengurangi beban lingkungan.

Program ASRI Dan Data Sampah Nasional

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2025 jumlah sampah nasional mencapai 23 juta ton. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya sekitar 35 persen atau 8,2 juta ton, sementara sisanya tidak terkelola.

Jumlah kabupaten dan kota dengan pengelolaan sampah terintegrasi baru mencapai 46 persen atau 238 daerah dari total 514 kabupaten/kota. Sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan 56,21 persen, disusul pasar, perniagaan, fasilitas publik, kawasan industri, dan perkantoran. Ironisnya, 65,45 persen dari total sampah tersebut terbuang ke lingkungan.

Untuk menjawab persoalan ini, Presiden Prabowo meluncurkan gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan ini mengandalkan gotong royong masyarakat yang akan didukung pemerintah melalui penyediaan sarana, termasuk truk sampah.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada 2026. Program ASRI turut diperkuat dengan gagasan gentengisasi sebagai upaya memperindah kawasan permukiman dan mengganti atap seng yang dinilai panas dan mudah berkarat.

“Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ucap Presiden.
“Saya berharap dalam 2-3 tahun, Indonesia tidak akan kelihatan karat, karat lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah. Rakyat kita harus bahagia,” katanya.