JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menggarisbawahi pentingnya pembenahan infrastruktur sosial dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.
“Jelas bahwa persoalan iklim akan mempengaruhi infrastruktur fisik, tetapi ternyata infrastruktur sosial juga harus ditangani karena persoalan kenaikan muka laut akibat perubahan iklim juga berpengaruh kepada orang-orang,” ucapnya saat menghadiri agenda Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pada momen tersebut, Rachmat membagikan pengalaman saat jajaran Bappenas menghadiri Sustainable Conference di Jerman yang secara khusus mengulas efek perubahan iklim global.
Ia menyampaikan bahwa para pemimpin dunia menegaskan status perubahan iklim saat ini tidak lagi sekadar diwaspadai, melainkan harus dihadapi dan dituntaskan.
Oleh sebab itu, Kepala Bappenas menilai langkah renovasi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara belum optimal dalam meredam efek perubahan iklim.
Mitigasi masalah pada sektor infrastruktur sosial sangat mendesak untuk dilakukan mengingat masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak langsung dari dinamika alam ini.
“Pada akhirnya, orang-orang yang ada di pulau-pulau kecil, orang-orang yang tinggal di wilayah Pantai Utara Jawa, mereka lah yang paling merasakan dampak nyatanya,” ungkap dia.
Pihak Bappenas memberikan peringatan serius apabila kawasan utara Jawa gagal mengantisipasi fenomena kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim, kondisi tersebut secara otomatis akan mengoreksi perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“60 persen lebih PDB kami ada di pulau Jawa, 70 persen lebih ada di wilayah utara Jawa, 26 persen lebih ada di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kami langsung terpengaruh. Bukan hanya orang-orang yang terpengaruh, tetapi perekonomian kami yang berpengaruh,” ujar Rachmat Pambudy.
“Jadi Bapak Menko (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono), setelah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, keberadaan orang-orang, layanan orang-orang berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan, layanan-layanan sifatnya sosial supaya masyarakat lebih sejahtera, tampaknya juga di bawah tanggung jawab Bapak,” kata Menteri PPN.
Selain aspek sosial, Rachmat memandang terdapat dua domain lain yang menjadi tugas krusial Kementerian Koordinator (Kemenko) IPK, yaitu mendirikan infrastruktur ekonomi serta infrastruktur digital.
Guna merampungkan rentetan tantangan itu, Bappenas menyatakan komitmennya untuk merumuskan segala aspek yang bertalian dengan perencanaan pembangunan.
Sementara untuk tahapan eksekusi di lapangan, Kemenko IPK bersama Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa yang akan memegang tanggung jawab penuh.
