JAKARTA - Upaya peningkatan kualitas gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian utama DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai perlunya penguatan aspek keamanan makanan dalam program tersebut dengan langkah konkret yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menurut Yahya, langkah audit mendesak untuk dilakukan, guna memastikan bahwa setiap menu MBG yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan anak. Hal ini terutama penting setelah muncul laporan insiden keracunan makanan di beberapa daerah, termasuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Audit untuk Menjaga Kualitas dan Keamanan Menu MBG
Yahya menyampaikan bahwa audit keamanan makanan bukan semata bentuk evaluasi, melainkan cara strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas MBG sebagai program nasional. Ia mengatakan, “Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan.”
Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kejadian yang tidak diinginkan, dan menumbuhkan rasa aman bagi para orang tua serta sekolah yang menjadi pelaksana program di lapangan.
Perlu Sistem Pengawasan Terpadu di Daerah Rawan
Lebih lanjut, Yahya menyoroti pentingnya BGN dan Kemenkes menerapkan sistem pengawasan yang terintegrasi, terutama dalam pengelolaan rantai distribusi makanan MBG. Ia menekankan, pengawasan yang lemah bisa menjadi titik rawan munculnya risiko kesehatan.
“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah sangat penting. Daerah seperti NTT dan wilayah-wilayah terpencil lainnya harus mendapatkan perhatian ekstra. Bukan hanya karena akses yang lebih sulit, tapi juga karena kondisi geografis yang dapat mempengaruhi penyimpanan makanan.
Tenaga Kesehatan Daerah Berperan Penting dalam MBG
Yahya juga menyampaikan pandangannya soal perlunya melibatkan tenaga kesehatan daerah dalam seluruh tahapan pelaksanaan program MBG. Dari mulai pengiriman hingga penyajian makanan, keterlibatan tenaga medis dan gizi dinilai penting demi menjamin standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
“Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan,” jelasnya.
Lebih dari itu, keterlibatan tenaga kesehatan juga memberi nilai tambah dalam edukasi. Edukasi tidak hanya ditujukan bagi pelaksana program, tetapi juga kepada peserta didik dan keluarga, agar bersama-sama menjaga kualitas gizi anak secara berkelanjutan.
Respons Cepat dan Edukasi Jadi Solusi Jangka Panjang
Dalam konteks penanganan insiden, Yahya menilai bahwa tenaga kesehatan dapat menjadi penghubung penting dalam merespons cepat apabila muncul gangguan kesehatan. Peran mereka dinilai tak tergantikan dalam proses identifikasi penyebab, penanganan awal medis, hingga edukasi menyeluruh kepada komunitas sekolah dan masyarakat.
“Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” ujarnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan bisa membangun sistem tanggap darurat yang lebih siap dan responsif, demi menghindari gangguan pada pelaksanaan MBG di masa mendatang.
Pendekatan Holistik untuk Masa Depan Anak Indonesia
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, Yahya juga berharap agar audit, pengawasan, dan respons kesehatan diintegrasikan secara menyeluruh oleh pemerintah. Dengan pendekatan holistik, program MBG diyakini tidak hanya akan berjalan lancar, tetapi juga lebih kuat dalam menjamin kualitas serta keamanan makanan untuk anak-anak Indonesia.
“Keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” katanya.
Yahya menegaskan bahwa aspek kesehatan publik seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan program makan gratis. Sebab, tujuan akhir dari MBG bukan semata menyalurkan makanan, tetapi mendukung tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat dan cerdas.
Kolaborasi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses
Untuk itu, Yahya menyerukan sinergi antara BGN, Kemenkes, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya di pusat maupun daerah. Kolaborasi yang kuat diyakini akan menghasilkan sistem yang lebih kokoh dalam menjaga mutu program MBG dari hulu hingga ke penerima manfaat.
Dengan komitmen yang kuat, MBG tidak hanya menjadi program unggulan, tetapi juga simbol keseriusan negara dalam mencetak generasi unggul yang sehat dan berdaya saing di masa depan.
