JAKARTA - Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), perbatasan, dan kawasan tertentu di Papua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama ini bukan semata-mata tentang pembangunan fisik, tetapi juga merupakan langkah konkret mengatasi tantangan geografis dan keamanan yang selama ini menjadi hambatan utama di daerah-daerah tersebut.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa penunjukan TNI sebagai pelaksana pembangunan di wilayah 3T menjadi langkah penting untuk memastikan keberlangsungan proyek-proyek strategis. Keterlibatan TNI dinilai mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses karena faktor keamanan dan keterbatasan penyedia jasa konstruksi.
Menurut Diana, proyek-proyek yang dipercayakan kepada TNI mencakup berbagai sektor infrastruktur, seperti pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan nasional, penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, pembangunan prasarana strategis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Salah satu capaian penting dari kolaborasi ini adalah keterlibatan aktif dari TNI dalam membangun infrastruktur perbatasan, dan juga daerah tawan konflik seperti Kalimantan Utara dan Papua yang selama ini sangat sulit dijangkau,” ujar Diana Kusumastuti.
Kolaborasi ini menggunakan skema swakelola tipe 2, di mana kementerian sebagai penanggung jawab anggaran menunjuk langsung TNI sebagai pelaksana pekerjaan. Skema ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang memungkinkan pelaksanaan swakelola apabila penyedia jasa tidak tersedia atau tidak berminat karena kondisi tertentu, atau jika lebih efisien dilakukan oleh pelaksana swakelola seperti TNI.
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya solusi teknis, melainkan respons terhadap realitas di lapangan. Banyak penyedia jasa konstruksi yang enggan mengambil proyek di daerah perbatasan karena tantangan keamanan, aksesibilitas, dan risiko tinggi lainnya.
“Memang di daerah 3T atau perbatasan itu kecenderungan tidak ada peminat dari penyedia jasa ataupun kontraktor. Kesulitan pekerjaan ini yang mungkin hanya bisa dikerjakan oleh teman-teman TNI,” jelas Roy.
Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah strategis. TNI dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni, bukan hanya dari sisi kedisiplinan, tetapi juga dari sisi teknis melalui satuan khusus yang memang ditugaskan untuk kegiatan konstruksi.
Mayjen Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menegaskan bahwa TNI memiliki satuan zeni konstruksi yang memang memiliki keahlian khusus di bidang pembangunan infrastruktur. Satuan ini telah lama menjadi andalan dalam berbagai tugas pembangunan di daerah-daerah terpencil, termasuk membangun jalan dan jembatan dalam berbagai operasi non-militer.
“Di tentara itu ada untuk engineering-nya. Namanya zeni konstruksi. Memang tugasnya membangun jalan, jembatan, dan lain-lain. Dia punya keahlian yang bisa dimanfaatkan dalam hal pembangunan negara,” kata Kristomei.
Skema swakelola tipe 2 sendiri mengatur bahwa pelaksana pembangunan bisa berasal dari lembaga non-komersial seperti TNI, sepanjang memiliki kapabilitas dan efektivitas kerja yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha biasa. Ini menjadi pilihan ideal untuk proyek-proyek yang memiliki sensitivitas keamanan tinggi atau tantangan geografis ekstrem.
Kolaborasi ini juga mencerminkan sinergi antarlembaga negara dalam mendorong pembangunan yang merata dan inklusif. Tidak hanya pemerintah sipil melalui Kementerian PU, tetapi juga institusi militer mengambil peran aktif dalam membangun fondasi kemajuan bangsa, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
Lebih dari itu, pelibatan TNI juga dinilai dapat memperkuat kehadiran negara di daerah perbatasan. Kehadiran aparat negara melalui pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar mobilitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan nasional. Melalui kerja sama lintas sektor, tantangan yang selama ini menghambat proyek-proyek infrastruktur kini mulai mendapat solusi yang konkret dan aplikatif.
Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, proyek-proyek ini juga berperan sebagai simbol kehadiran negara yang melindungi, melayani, dan membangun dari pinggiran.
Dengan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, seperti pelibatan TNI ini, pembangunan infrastruktur nasional bisa semakin merata. Lebih jauh, kebijakan ini menjadi contoh bagaimana sumber daya negara digunakan secara efektif demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menyeluruh.
Langkah yang ditempuh oleh Kementerian PU ini juga membuka peluang bagi pendekatan serupa dalam program pembangunan lainnya. Jika terbukti efektif, skema kolaborasi dengan TNI berpotensi untuk direplikasi di sektor-sektor lain yang menghadapi tantangan serupa, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau jaringan distribusi logistik di wilayah terpencil.
Ke depan, keberhasilan inisiatif ini diharapkan menjadi pendorong bagi percepatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan.
Dengan kehadiran infrastruktur yang memadai dan aman, masyarakat di wilayah 3T akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dan di balik itu semua, kolaborasi antara Kementerian PU dan TNI menjadi bukti nyata semangat gotong royong antarinstansi dalam membangun Indonesia dari pinggiran.
