JAKARTA - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus menunjukkan komitmen serius dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Dalam langkah nyata memperkuat sinergi pusat dan daerah, Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin langsung pertemuan penting dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pertemuan itu digelar di Rumah Jabatan Gubernur di Kota Ternate sebagai bentuk keseriusan Pemprov mengawal agenda pembangunan jangka panjang demi mewujudkan “Maluku Utara Bangkit”.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian PU yakni Kasubdit Wilayah II Prasarana Strategis Ervin Delmisa, Ketua Tim Muchlis, dan Kasatker Rahman. Dari pihak Pemprov, hadir sejumlah pejabat penting seperti Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Musryfah Alhadar, Kepala Dinas Sosial Zen Kasim, serta Direktur RSUD Chasan Boesoirie dr Alwia Assagaf.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan konstruktif, berbagai program infrastruktur dipetakan dan dibahas secara terperinci, mulai dari pembebasan lahan hingga rencana pembangunan fasilitas layanan publik strategis seperti rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah dan cagar budaya.
Kasubdit Wilayah II Prasarana Strategis, Ervin Delmisa, menjelaskan bahwa nomenklatur Kementerian PUPR kini resmi berubah menjadi Kementerian PU. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian teknis sebelum sebuah proyek bisa dijalankan.
"Usulan pembangunan tetap harus disetujui kementerian teknis masing-masing. Misalnya, pembangunan pasar perlu persetujuan Kementerian Perdagangan. GOR ke Kemenpora, rumah ibadah ke Kementerian Agama. Meskipun pelaksanaannya bisa melalui PU, namun persetujuan awal tetap di kementerian teknis,” ujar Ervin.
Poin tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemprov Malut untuk memastikan seluruh proposal pembangunan memiliki payung hukum yang sesuai dan telah melalui tahapan administrasi yang lengkap, termasuk legalitas badan hukum untuk pembangunan rumah ibadah.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian khusus adalah pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie. Direktur RSUD, dr Alwia Assagaf menjelaskan bahwa rumah sakit rujukan utama di Maluku Utara ini akan dikembangkan secara vertikal mengingat keterbatasan lahan.
“Luas lahan kami hanya sekitar 2,6 hektare, jadi kami membangun ke atas. Ini disesuaikan dengan kontur tanah di wilayah Maluku Utara. Kami juga akan konsultasikan ke Kemenkes agar pembangunan ini sesuai dengan prioritas pelayanan seperti ruang jantung, kanker, stroke, dan layanan ibu-anak,” ungkap dr Alwia.
Selain penguatan layanan kesehatan, Pemprov Malut juga menyiapkan pembangunan untuk sektor pendidikan dan perumahan. Kadis Perkim Musryfah Alhadar melaporkan bahwa lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah tersedia, dan pembebasan lahan untuk proyek Sekolah Garuda dan pasar segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Rencana kami juga mencakup pembangunan rumah ibadah, GOR, perumahan ASN, serta infrastruktur pendukung lainnya. Koordinasi lintas instansi sedang kami jalankan agar semua berjalan lancar,” jelas Musryfah.
Tidak hanya pada aspek pelayanan publik dan sosial, perhatian juga diarahkan pada warisan budaya dan sejarah daerah. Kepala Dinas Sosial Zen Kasim menyoroti urgensi pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) serta pelestarian cagar budaya tokoh-tokoh penting asal Maluku Utara.
“Kita ingin memberikan penghormatan dan ruang yang layak bagi tokoh-tokoh pejuang dari Malut seperti Sultan Baabullah, Sultan Nuku, Sultan Mahmud Badaruddin II. Termasuk pengembangan dan perluasan lahan makam Pahlawan Nasional Salahuddin bin Talabuddin di Halmahera Tengah,” terang Zen.
Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemprov Malut dalam membangun tidak hanya fisik wilayah, tetapi juga memperkuat identitas kultural dan sejarah daerah melalui infrastruktur yang terintegrasi dengan narasi lokal.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kementerian teknis menjadi kunci keberhasilan program pembangunan. Ia meminta seluruh OPD untuk segera melengkapi data teknis dan dokumen pendukung agar proses perencanaan tidak tersendat.
“Pekan depan kita akan gelar rapat pembobotan dengan seluruh OPD. Ini penting untuk memverifikasi dan menguatkan data rencana pembangunan jangka panjang. Kita ingin semua bergerak cepat dan saling mendukung. Tujuan akhirnya satu: Maluku Utara Bangkit,” ujar Wagub Sarbin.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Malut terbuka untuk kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, percepatan infrastruktur bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat posisi strategis Malut di kawasan timur Indonesia.
Dengan semangat kolaboratif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Maluku Utara kini berada pada jalur percepatan pembangunan yang positif. Dukungan kementerian teknis, kesiapan lahan, serta semangat kerja kolektif dari seluruh OPD menjadi fondasi kuat dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah-langkah yang telah dan akan diambil ini mencerminkan harapan baru bagi Maluku Utara. Sebuah wilayah yang terus berbenah, menyusun arah pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, serta menguatkan posisi daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
