JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terus berlanjut melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Di bulan Juli 2025 ini, dua program utama yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali hadir untuk menjangkau keluarga-keluarga prasejahtera di berbagai daerah.
Kehadiran bansos ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, khususnya dalam membantu meringankan beban kebutuhan pokok dan mendukung pendidikan anak-anak di tengah dinamika ekonomi. Program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan jaring pengaman sosial yang terus diperkuat oleh pemerintah.
Jadwal Penyaluran yang Terstruktur
Penyaluran bansos dilakukan secara terjadwal dan sistematis agar sampai ke tangan penerima manfaat secara tertib dan efisien. Untuk BPNT, bantuan disalurkan setiap bulan, termasuk pada bulan Juli 2025 ini yang dijadwalkan pada pertengahan hingga akhir bulan. Dana bantuan disalurkan melalui saldo elektronik yang tersimpan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok di e-warong yang bekerja sama.
Sementara itu, untuk PKH, bulan Juli ini merupakan bagian dari tahap ketiga dalam penyaluran bantuan tahun 2025. Penerima manfaat akan menerima bantuannya baik secara sekaligus maupun bertahap, tergantung pada sistem penyaluran di masing-masing wilayah. Dengan mekanisme ini, pemerintah memastikan bahwa distribusi bansos tetap berjalan lancar dan dapat diakses secara adil oleh seluruh keluarga penerima.
Besaran Bantuan Sesuai Kebutuhan
Jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing penerima manfaat. Program BPNT, yang juga dikenal sebagai bantuan sembako, memberikan Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga. Bantuan ini diarahkan untuk pembelian bahan pokok seperti beras, telur, daging, atau sayuran yang tersedia di e-warong.
Adapun untuk PKH, besaran bantuan ditentukan berdasarkan komponen dalam keluarga. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan yang tepat sasaran dan adil. Rinciannya sebagai berikut:
-Ibu hamil atau menyusui menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun.
-Anak usia dini (0 hingga 6 tahun) juga mendapatkan bantuan Rp3.000.000 per tahun, yang mendukung kebutuhan gizi dan kesehatan anak.
-Siswa SD memperoleh bantuan Rp900.000 per tahun,
-Siswa SMP menerima Rp1.500.000 per tahun,
-Siswa SMA mendapatkan Rp2.000.000 per tahun, yang membantu meringankan biaya pendidikan.
-Lansia berusia 70 tahun ke atas menerima bantuan Rp2.400.000 per tahun.
-Penyandang disabilitas berat juga menerima Rp2.400.000 per tahun sebagai bentuk perhatian khusus dari negara terhadap kelompok rentan.
Dengan besaran bantuan yang beragam ini, program PKH tidak hanya sekadar menyasar pada kebutuhan finansial semata, tetapi juga mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Cara Cek dan Akses Mudah
Penerima bansos dapat mengecek status bantuan melalui berbagai kanal digital dan offline yang telah disediakan. Salah satunya melalui aplikasi atau laman resmi milik Kementerian Sosial, serta melalui pendamping PKH di lapangan. Transparansi dan kemudahan ini menjadi bagian penting dari pengelolaan bansos yang akuntabel dan partisipatif.
Dengan teknologi yang terus diperbarui, proses verifikasi data dan penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, tepat, dan minim kendala. Pemerintah juga melibatkan aparat desa dan petugas sosial untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran berjalan sesuai prosedur dan bebas hambatan.
Meningkatkan Ketahanan Sosial
Kehadiran bansos setiap bulan seperti BPNT dan bantuan bersyarat seperti PKH memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ketahanan sosial masyarakat. Bantuan ini tidak hanya dimaknai sebagai dukungan ekonomi, tetapi juga memperkuat motivasi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong anak-anak tetap bersekolah.
Di banyak daerah, program PKH juga mendorong para ibu untuk aktif mengikuti kegiatan posyandu, memastikan anak-anak mereka tumbuh sehat dan cerdas. Dengan demikian, dampak dari bansos tidak hanya terasa dalam bentuk nominal, tapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
Komitmen Berkelanjutan Pemerintah
Bulan Juli 2025 menjadi salah satu momentum penegasan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan bantuan sosial di tengah berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, penguatan program bansos telah menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Pemerintah pun terus melakukan pembaruan data dan pemadanan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar bantuan dapat lebih tepat sasaran. Setiap keluarga yang masuk dalam kategori penerima manfaat akan dipastikan menerima haknya tanpa diskriminasi.
Program bansos juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, bansos menjadi instrumen yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi rakyat.
