JAKARTA - Perubahan hidup yang membanggakan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 1.000 keluarga yang sebelumnya menjadi penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kini dinyatakan lulus. Keberhasilan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi simbol nyata kemandirian masyarakat dari ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka yang telah lulus PKH akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Hal ini untuk memastikan kehidupan mereka tetap stabil dan tidak kembali masuk ke dalam kategori penerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memberikan perhatian terhadap para keluarga eks penerima PKH. Fokus utama kini bukan lagi bantuan tunai, melainkan peningkatan kemampuan dan daya saing mereka di bidang ekonomi. “Mereka siap untuk tidak lagi menerima bansos, tetapi ingin berada di program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong transformasi dari masyarakat penerima bansos menjadi masyarakat produktif dan sejahtera secara mandiri. Proses transisi ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui pendampingan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
Pendampingan dan Akses Program Baru
Menurut Gus Ipul, eks penerima PKH akan tetap diawasi secara aktif. Tujuannya adalah mencegah mereka mengalami penurunan taraf hidup setelah keluar dari program bantuan. Mereka juga diberikan akses kepada program-program pemberdayaan seperti pelatihan usaha, permodalan, dan pengembangan keterampilan.
“Aset, akses, dan kemampuan mereka ditingkatkan lewat program pemberdayaan. Ini penting agar mereka tidak turun kelas,” jelasnya.
Kemensos juga terus mendorong pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki KPM (Keluarga Penerima Manfaat) agar mampu menjadi modal usaha. Arah program ini tidak hanya tentang berhenti menerima bansos, tapi juga tentang tumbuh bersama ekonomi daerah.
Profil Pendidikan dan Lama Menerima Bansos
Dalam data yang dirilis Kemensos, mayoritas dari keluarga yang lulus berasal dari latar belakang pendidikan menengah. Sebanyak 35,8% di antaranya lulusan SMA, sementara 34,2% menyelesaikan SMP, dan 25,4% merupakan lulusan SD. Ini menunjukkan bahwa meski dari latar pendidikan dasar hingga menengah, mereka mampu mengelola kesempatan menjadi lebih baik.
Menariknya, sebagian besar dari mereka telah menjadi penerima PKH dalam waktu yang cukup lama. Sekitar 84,5% tercatat menerima bansos selama lebih dari lima tahun. Sementara itu, 4,2% lulus setelah tiga hingga lima tahun, 9,7% lulus dalam rentang satu hingga tiga tahun, bahkan 1,6% berhasil mandiri dalam waktu kurang dari setahun.
Kemensos kini sedang mematangkan strategi agar ke depan masa penerimaan bantuan tidak berlangsung terlalu lama. Idealnya, seseorang hanya menerima bantuan sosial maksimal selama lima tahun. Selama masa itu, akan diberikan intervensi berupa pelatihan, bantuan peralatan usaha, serta bimbingan agar mampu berdaya secara ekonomi.
Kemandirian Melalui Usaha Mandiri
Sebagian besar keluarga yang telah lulus dari PKH kini telah menekuni usaha mandiri. Kemensos mencatat bahwa 39,7% di antaranya mengembangkan usaha di bidang peternakan. Sementara itu, 27% bergerak di bidang jasa dan perdagangan, 25,4% menekuni usaha makanan dan minuman, 6,3% memilih jalur kerajinan dan menjahit, dan sisanya 1,6% memilih sektor pertanian.
Bentuk usaha ini tak hanya memberikan penghasilan harian, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan ekonomi di lingkungan mereka. Beberapa bahkan telah membuka lapangan kerja skala kecil, menjadikan mereka contoh sukses dalam transformasi sosial yang digagas Kemensos.
Program pemberdayaan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pelatihan keterampilan. Kemensos juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan dan lembaga keuangan, agar eks KPM ini mendapat akses permodalan yang terjangkau.
Pendapatan di Atas UMK
Pencapaian yang tak kalah membanggakan adalah mayoritas dari mereka kini telah memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing wilayah. Hal ini menandakan keberhasilan PKH bukan hanya dalam menyalurkan bantuan, tapi juga dalam menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
Dengan adanya pola transisi ini, diharapkan program bansos tidak dipandang sebagai solusi permanen, melainkan sebagai jembatan menuju kemandirian. Kemensos pun terus melakukan evaluasi agar seluruh tahapan program, mulai dari penerimaan hingga graduasi, berjalan transparan dan akuntabel.
Arah Baru Program Sosial
Upaya Kemensos menumbuhkan kemandirian lewat program pemberdayaan merupakan bentuk perubahan paradigma dalam pengelolaan bansos. Tidak sekadar menyalurkan bantuan, namun juga membangun potensi dan kepercayaan diri masyarakat.
Kemensos menargetkan semakin banyak keluarga yang dapat menyusul 1.000 KPM di Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus PKH. Melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan dukungan lintas sektor, program ini akan terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat melalui pendekatan inklusif dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
