JAKARTA - Upaya pemberdayaan masyarakat lokal kembali digaungkan oleh perusahaan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Melalui kolaborasi strategis antara PT Borneo Indobara (BIB) dan PT Multi Adverindo (MAV), hadir sebuah inisiatif yang menyasar langsung akar permasalahan ekonomi desa: keterbatasan lapangan kerja dan akses terhadap keterampilan teknis.
Inisiatif bertajuk Program Bapak Angkat Hauling ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H Hasanuddin. Menurutnya, pendekatan kemitraan yang diterapkan dua perusahaan tambang tersebut patut diapresiasi karena mampu mendorong pembangunan desa secara lebih mandiri dan berkelanjutan. "Kerja sama ini sangat strategis. Jika terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diterapkan juga di desa-desa ring 1 lainnya milik PT BIB," kata Hasanuddin saat menghadiri peluncuran program tersebut.
Kolaborasi Tiga Pihak: Perusahaan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat
Program ini bukan sekadar CSR yang bersifat satu arah, melainkan lahir dari sinergi yang melibatkan tiga elemen penting: perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Lewat skema kemitraan yang terstruktur, perusahaan tidak hanya memberi peluang kerja, tetapi juga mentransfer pengetahuan teknis, yang menjadi modal penting dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa.
Saat ini, program telah menggandeng tujuh desa sebagai mitra awal, yaitu:
-Desa Karang Indah
-Desa Mekar Mulya
-Desa Waringin Tunggal
-Desa Sidorejo
-Desa Mustika
-Desa Angsana
-Desa Makmur
Di wilayah-wilayah tersebut, puluhan sopir lokal kini telah mulai mengoperasikan lebih dari 19 unit dump truck, bagian dari upaya membangun lini transportasi hauling batu bara yang dikelola oleh masyarakat setempat.
Peran PT MAV dan BUMDes dalam Skema Kemitraan
Penerapan program ini melibatkan peran khusus dari PT Multi Adverindo, yang bertindak sebagai pihak yang memberikan pelatihan dan pendampingan teknis bagi tenaga kerja lokal. Sementara itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masing-masing desa diberikan tanggung jawab untuk:
-Menyediakan tenaga kerja yang siap pakai
-Menyiapkan aspek legalitas dan perizinan usaha
-Menjaga keberlanjutan operasional program
Dengan keterlibatan langsung BUMDes, program ini menjelma menjadi ruang aktualisasi bagi desa dalam meningkatkan otonomi ekonominya. Tidak hanya menjadi pelengkap, BUMDes turut menjadi motor penggerak program sehingga tidak seluruhnya bergantung pada perusahaan.
Memberdayakan Tenaga Lokal Secara Berkelanjutan
Berbeda dengan pola rekrutmen pada umumnya, program ini secara spesifik mengutamakan masyarakat desa sebagai prioritas penerima manfaat. Sopir dump truck yang direkrut adalah warga lokal yang telah melalui tahap seleksi dan pelatihan. Harapannya, keterlibatan mereka tak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan seiring perkembangan kebutuhan transportasi perusahaan tambang.
Lebih dari sekadar pemberdayaan, langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dari shared value yakni menciptakan nilai ekonomi sekaligus sosial bagi seluruh pihak. Dengan akses pada pelatihan dan pendapatan yang stabil, warga desa pun memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
Menjadi Model Kemitraan Ideal di Sektor Pertambangan
Program Bapak Angkat Hauling ini diproyeksikan sebagai contoh ideal kemitraan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Model ini mengedepankan keberlanjutan jangka panjang dan menciptakan efek berganda di berbagai aspek kehidupan desa, terutama ekonomi dan sumber daya manusia.
Apabila model ini terbukti sukses, bukan tidak mungkin pendekatan serupa akan diadaptasi di desa-desa lainnya yang berada di lingkar kegiatan perusahaan tambang. Sebab, selain mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, program ini juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar area tambang.
Dukungan Legislatif dan Harapan Pengembangan
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu menegaskan pentingnya evaluasi dan pengembangan lanjutan terhadap program ini. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu aktif memantau efektivitas program serta mendukung dengan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. “Jika program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, kita bisa dorong implementasinya lebih luas dan mungkin menjadi salah satu program unggulan daerah dalam bidang pemberdayaan desa,” jelas Hasanuddin.
Dukungan dari legislatif memberi harapan bahwa kolaborasi semacam ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi bertransformasi menjadi program yang diadopsi dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Langkah Nyata Menuju Desa Mandiri
Dalam konteks pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan baru, langkah PT BIB dan PT MAV dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah. Lewat pendekatan partisipatif dan kolaboratif, perusahaan tambang tidak hanya hadir sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai mitra pembangunan.
Diharapkan, ke depan program seperti ini tidak berhenti di satu sektor saja. Dengan potensi desa yang beragam, inisiatif serupa dapat meluas ke bidang pertanian, UMKM, hingga energi terbarukan. Yang terpenting, model kemitraan ini mengajarkan bahwa pembangunan desa tidak harus selalu bergantung pada bantuan, tetapi bisa tumbuh dari kerja sama yang saling menguntungkan.
