JAKARTA– Pajak bukan lagi sekadar kewajiban administrasi, tetapi menjadi jembatan kolaborasi antara pemangku kepentingan perpajakan di tingkat lokal. Hal itu tercermin dalam kunjungan yang dilakukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya bersama Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukomanunggal.
Pertemuan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB tersebut menjadi ajang mempererat sinergi kelembagaan antara konsultan pajak dan otoritas perpajakan dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.
Alih-alih bersifat seremonial, momen ini menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi dan menyelaraskan pandangan terkait dinamika di lapangan, terutama dalam konteks pelayanan kepada Wajib Pajak yang semakin kompleks. Baik dari sisi kebijakan, strategi penyuluhan, hingga dukungan terhadap reformasi birokrasi.
Ketua IKPI Surabaya, Enggan Nursanti, mengungkapkan rasa terima kasih kepada jajaran KPP Pratama Sukomanunggal atas langkah-langkah konkret dalam perbaikan sistem layanan. “Kami sangat mengapresiasi upaya KPP Pratama Sukomanunggal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Enggan.
Lebih lanjut, Enggan juga menegaskan bahwa IKPI akan terus mendukung langkah institusi pajak dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan profesional. Dukungan itu antara lain diwujudkan dengan keterlibatan aktif IKPI dalam kegiatan edukasi perpajakan kepada masyarakat maupun pendampingan kepada Wajib Pajak.
Pernyataan senada datang dari Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur. Zeti M. Arina menyampaikan bahwa kemitraan antara konsultan pajak dan KPP bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi menyangkut kualitas pelayanan publik yang mencerminkan wajah institusi negara. “Kami berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. Dukungan terhadap pencapaian KPP Sukomanunggal meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) adalah bentuk komitmen kami pada pelayanan publik yang berintegritas,” tutur Zeti.
Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan perpajakan, terutama pada era digital dan pascapandemi, forum semacam ini menjadi kunci untuk mempertemukan perspektif dan mencari solusi bersama. Dalam diskusi tersebut, berbagai kendala yang dihadapi konsultan maupun Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban dilontarkan secara terbuka.
Bukan hanya IKPI yang menyampaikan pandangannya, KPP Pratama Sukomanunggal pun turut memanfaatkan forum ini untuk memberikan apresiasi terhadap Wajib Pajak maupun mitra strategisnya.
Di semester pertama tahun 2025, KPP Sukomanunggal mencatatkan capaian penerimaan pajak yang menggembirakan. Setidaknya, 50% dari target tahunan telah tercapai, mencerminkan partisipasi aktif dari pelaku ekonomi dan efektivitas pengawasan fiskal. “Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Wajib Pajak dan konsultan pajak yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Tanpa dukungan mereka, target ini tidak akan mungkin tercapai,” demikian pernyataan dari perwakilan KPP Sukomanunggal dalam forum tersebut.
Kepercayaan menjadi kunci dari sinergi ini. Bagi IKPI, kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, tetapi bagian dari penguatan peran strategis profesi konsultan dalam sistem perpajakan nasional. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan kepatuhan yang tidak hanya berorientasi pada pelaporan, tetapi juga pada kesadaran.
Konsultan pajak memiliki peran vital sebagai penghubung antara otoritas dan Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk terus membangun komunikasi yang setara dan produktif. Dalam hal ini, IKPI Surabaya menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi mitra terpercaya dalam mendampingi masyarakat secara objektif dan profesional. “Kami akan terus berperan aktif mendorong literasi perpajakan di berbagai lapisan masyarakat, agar sistem yang kita bangun bersama ini dapat berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan,” ucap Enggan.
KPP Pratama Sukomanunggal juga menegaskan bahwa keberhasilan membangun birokrasi yang berintegritas bukanlah hasil kerja satu pihak. Kolaborasi dengan komunitas profesional seperti IKPI menjadi modal sosial yang tidak ternilai dalam membentuk budaya kepatuhan sukarela di masyarakat.
Sebagai bagian dari reformasi yang terus bergulir, KPP Sukomanunggal menargetkan tercapainya status ZI-WBBM bukan hanya sebagai pengakuan simbolik, melainkan sebagai tolok ukur pelayanan publik yang efisien dan manusiawi. Capaian ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kantor pelayanan lain di wilayah Surabaya maupun nasional.
Di akhir pertemuan, kedua institusi sepakat untuk terus membangun komunikasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan regulasi maupun kebutuhan masyarakat. Bagi IKPI, memperkuat kualitas sumber daya konsultan menjadi bagian tak terpisahkan dari misi jangka panjang. Sementara bagi KPP, membina hubungan yang sehat dengan mitra eksternal akan memperkuat legitimasi dan daya jangkau kebijakan fiskal negara.
Sinergi ini tidak hanya menjawab tantangan hari ini, tetapi juga menjadi fondasi untuk sistem perpajakan Indonesia yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
