JAKARTA - Upaya percepatan transformasi digital pemerintah kini memasuki babak baru. Setelah Banyuwangi dijadikan proyek percontohan, langkah selanjutnya diarahkan ke Provinsi Bali. Wilayah ini dinilai strategis untuk memperluas implementasi sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi secara nasional.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan bahwa Bali dipilih bukan tanpa alasan. Selain memiliki delapan kabupaten dan satu kota, kesiapan koordinasi daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan program tersebut.
“Bali satu provinsi dari sekian provinsi yang ada, tapi kami ambil Bali, di sini ada delapan kabupaten dengan satu kota, sebelumnya Banyuwangi tadi sudah dengar, sudah akan menjadi contoh model,” kata Luhut di Denpasar, Kamis.
Bali Jadi Fokus Perluasan Program Digital
Menurut Luhut, kesuksesan Banyuwangi akan menjadi model sebelum diterapkan lebih luas. Karena itu, ia meminta kepala daerah di Bali segera bergerak melakukan sosialisasi serta pendataan masyarakat. Langkah awal ini krusial agar seluruh warga Bali memiliki identitas tunggal digital.
Identitas tunggal digital tersebut nantinya menjadi fondasi utama dalam berbagai layanan publik. Salah satu yang disasar adalah digitalisasi bantuan sosial, sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan.
“Saya kira ini akan membuat Indonesia lebih transparan, lebih efisien, dan target kita, saya sudah lapor ke Bapak Presiden Oktober tahun ini akan secara nasional diluncurkan,” ujarnya.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap berbagai program tidak lagi tumpang tindih dan dapat dipantau secara real time. Bali diharapkan mampu menunjukkan kesiapan implementasi sebelum diterapkan lebih luas ke daerah lain.
Integrasi Ribuan Aplikasi Pemerintah Berbasis AI
Transformasi digital ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga integrasi besar-besaran sistem teknologi pemerintahan. Dalam skema Government Technology atau digitalisasi pemerintah berbasis AI, lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintahan akan dilebur menjadi satu sistem terpadu.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat nantinya cukup menggunakan satu aplikasi untuk memverifikasi identitas secara mandiri. Skema ini disebut serupa dengan pendekatan saat Indonesia mengembangkan PeduliLindungi pada masa pandemi COVID-19.
Sistem terpadu ini diyakini akan mempermudah pelayanan publik, memangkas birokrasi berlapis, serta meminimalkan potensi kesalahan data. Selain itu, proses validasi identitas akan berlangsung lebih cepat dan efisien karena berbasis teknologi kecerdasan buatan.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memperkirakan pekan depan masa sanggah akan selesai di Banyuwangi. Setelah tahapan itu rampung, proses implementasi di Bali dapat segera dimulai tanpa menunggu terlalu lama.
Target Nasional dan Peran Pemerintah Daerah
Program ini tidak hanya berhenti di Bali. Secara paralel, transformasi digital akan dijalankan di berbagai kabupaten dan kota lain. Pemerintah menargetkan pada April 2026 setidaknya 200 kabupaten sudah masuk dalam sistem tersebut.
“Sehingga pada waktu peluncuran Oktober 2026 kami berharap sudah ada sekitar 200 juta atau 150 juta penduduk Indonesia yang punya identitas tunggal digital,” kata Luhut Binsar Panjaitan.
Target tersebut menunjukkan skala ambisi yang besar. Identitas tunggal digital diharapkan menjadi fondasi utama berbagai layanan publik di masa depan, mulai dari bantuan sosial hingga administrasi kependudukan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, merespons rencana ini dengan menyatakan kesiapan pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh kepala daerah di Bali akan segera menggelar rapat koordinasi guna mempercepat pengumpulan data dan persiapan teknis.
Menurut dia, mengintegrasikan banyaknya aplikasi pemerintah dalam satu wadah merupakan langkah positif agar data lebih terkelola. Sistem terpadu dinilai mampu meningkatkan akurasi serta mempermudah pengawasan kebijakan publik.
“Akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan bupati/walikota, semua sangat senang, dan makanya supaya awal Maret sudah mulai persiapan selambat-lambatnya akhir Maret ya dan perlu pendampingan terstruktur sampai tingkat desa,” ujarnya.
Pendampingan hingga tingkat desa menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat.
Dengan langkah terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah, Bali diharapkan menjadi salah satu tonggak percepatan transformasi digital nasional.
Jika berjalan sesuai rencana, peluncuran nasional pada Oktober 2026 akan menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data terintegrasi.