JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, jika memang ada perintah resmi dari Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi TNI, Prabowo Subianto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menjelaskan bahwa TNI selalu siap melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk perintah Presiden terkait pengiriman pasukan. Kesiapan tersebut muncul menanggapi rencana keterlibatan Indonesia bersama Mesir, Turki, dan Azerbaijan dalam misi perdamaian yang akan melibatkan sekitar 4.000 personel gabungan.
Freddy menegaskan bahwa setiap keterlibatan TNI di luar negeri, baik untuk misi kemanusiaan maupun perdamaian, akan dilaksanakan sesuai mandat politik dan keputusan resmi negara. Ia menambahkan bahwa prinsip politik bebas aktif Indonesia tetap dijaga dalam setiap operasi luar negeri.
Satuan Siaga Operasi Luar Negeri Sudah Disiapkan
Secara teknis, Freddy menyatakan bahwa TNI telah menyiapkan satuan-satuan khusus yang terlatih untuk operasi luar negeri, baik dalam konteks misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun misi kemanusiaan internasional. Personel yang terlibat secara rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan, termasuk skenario konflik di Gaza.
Ia menambahkan bahwa langkah TNI akan selalu selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Freddy juga menyebut bahwa aspek keamanan, kemampuan personel, serta mandat operasi menjadi pertimbangan utama sebelum pengiriman pasukan.
Jumlah dan Komposisi Pasukan Masih Dibahas
Freddy menjelaskan bahwa hingga saat ini, jumlah dan komposisi pasukan yang akan dikirim masih dalam tahap pembahasan teknis dan perencanaan detail. TNI siap menyesuaikan kekuatan personel sesuai kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menambahkan, pasukan yang akan dikerahkan kemungkinan terdiri dari gabungan lintas matra dengan berbagai kemampuan, termasuk Satgas Zeni Konstruksi untuk pembenahan infrastruktur, dukungan medis lapangan, rehabilitasi psikologis, logistik, bantuan kemanusiaan, dan satuan pengamanan. Freddy menekankan bahwa seluruh elemen ini disiapkan agar misi perdamaian dan kemanusiaan dapat dijalankan secara komprehensif, sesuai kompleksitas situasi di Gaza.
Terkait kemungkinan pengiriman alat utama sistem senjata atau kendaraan tempur, Freddy menyebut hal tersebut akan bergantung pada bentuk tugas dan kebutuhan operasional, yang tetap dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai hukum nasional maupun internasional.
Koordinasi Pemerintah dan Komitmen Perdamaian Indonesia
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa langkah Indonesia masih berada pada tahap koordinasi lintas lembaga. Setiap kebijakan mengenai pengerahan pasukan perdamaian harus melalui pembahasan lintas sektor dan arahan Presiden. Ia menegaskan bahwa pernyataan Presiden bukan keputusan operasional langsung, melainkan komitmen politik yang akan diimplementasikan melalui mekanisme PBB.
Frega menambahkan bahwa proses pengiriman pasukan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena harus melalui prosedur internasional, termasuk koordinasi dengan PBB dan memastikan kesiapan personel, logistik, serta mandat misi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-AS menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza. Ia menekankan pentingnya keberanian moral komunitas internasional untuk mewujudkan perdamaian nyata, dan bahwa Indonesia mendukung implementasi hasil KTT Perdamaian Sharm El Sheikh agar kata-kata diubah menjadi tindakan nyata.