JAKARTA - Badan Karantina Indonesia (Barantin) tengah merancang integrasi layanan karantina bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil guna mengikis kendala ekspor serta meningkatkan efisiensi proses keluar masuknya komoditas.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang saat ini masih dihadapi adalah pelayanan karantina yang belum menyatu dengan instansi lain yang ikut menangani proses arus barang.
“Kalau sekarang ini penyelundupan paling utama menjadi masalah. Yang kedua, harus kita akui kita belum terintegrasi,” kata Karding setelah agenda Inception Workshop kerja sama Barantin dan FAO di Jakarta, Selasa (7/7/20026).
Menurut Karding, sistem karantina semestinya terkoneksi secara lebih menyeluruh dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kementerian Perdagangan, serta instansi terkait lainnya dalam pelayanan ekspor-impor.
Karding berpendapat belum terpadunya layanan ini mengakibatkan pemeriksaan komoditas mesti melewati banyak instansi, sehingga berisiko memperpanjang waktu pengurusan dan menambah biaya bagi para pelaku usaha.
“Jangan terlalu banyak inspection, jangan terlalu banyak pemeriksaan. Nanti double charge. Yang diperiksa sama, tapi kemudian charge-nya beda. Satu waktunya panjang, yang kedua mahal, yang ketiga kepercayaan internasional akan berkurang,” ujarnya.
Karding menyebutkan bahwa situasi semacam ini harus segera dibenahi supaya operasional karantina tidak menjadi ganjalan bagi arus perdagangan, khususnya bagi jenis komoditas yang memerlukan penanganan kilat.
Oleh karena itu, Barantin saat ini intensif menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga untuk merealisasikan integrasi tersebut agar pelayanan karantina berjalan lewat satu sistem yang lebih padu.
"Makanya saya muter ke beberapa lembaga dan kementerian ini supaya terintegrasi," ucap Karding.
Karding menerangkan bahwa Barantin sedang mempersiapkan sistem layanan tunggal atau single submission yang nantinya dapat diakses bersama oleh seluruh instansi yang berwenang dalam alur logistik barang.
“Kami ingin ada satu sistem bersama semua pihak yang terkait dengan keluar masuk barang. Mau Karantina, mau Bea Cukai, mau Pelabuhan, ASDP, termasuk Perdagangan, kita jadikan satu saja,” ungkap Karding.
Di samping itu, Barantin juga sedang merombak 22 Peraturan Kepala Badan yang dianggap menghambat ekspor komoditas tumbuhan, hewan, dan perikanan demi membentuk ekosistem perdagangan dan ekspor yang lebih ideal.
Urgensi penyederhanaan birokrasi karantina ini juga terlihat dari aktivitas ekspor beragam komoditas yang disupervisi oleh Barantin, seperti pengiriman 10.362 ekor ikan dari Natuna senilai Rp1,1 miliar menuju Hong Kong serta 2.935 kilogram daun manggis kering dari Pangkalpinang senilai kurang lebih Rp146 juta ke Inggris.
Bukan hanya itu, fasilitas ekspor melalui karantina sepanjang tahun 2025 tercatat memberi andil sebesar 7,31 persen bagi komponen ekspor produk domestik regional bruto Sulawesi Tengah, di mana pengapalan durian menyumbang Rp304,4 milar bagi roda ekonomi daerah itu.
Karding menjelaskan bahwa penyatuan sistem ini nantinya bakal meminimalkan pemeriksaan yang berulang, sehingga alur pelayanan menjadi jauh lebih ringkas tanpa mengendurkan ketatnya pengawasan.
Karding mengimbuhkan bahwa adopsi teknologi digital menjadi bagian penting dalam penguatan sistem tersebut, termasuk penggunaan kecerdasan artifisial (AI) maupun Internet of Things (IoT) pada proses inspeksi komoditas.
“Dengan teknologi itu, dengan sistem disederhanakan, bukan berarti kita memotong macam-macam tetapi dia lebih efisien. Bisa jadi jauh lebih cepat,” tuturnya.
Lebih jauh, Karding memastikan bahwa keterpaduan layanan antarinstansi serta pemanfaatan teknologi modern ini diharapkan mampu mempercepat durasi pelayanan karantina, menekan ongkos logistik, sekaligus meningkatkan kepercayaan negara pengimpor terhadap komoditas ekspor asal Indonesia.
