JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengawal realisasi program Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur lewat koordinasi dengan Kementerian Sosial. Langkah kolaboratif ini diambil agar program pendidikan tersebut mampu menekan angka putus sekolah yang terjadi di wilayah Cianjur.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Abdul Karim di Cianjur, Selasa, menyampaikan bahwa program yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo tersebut merupakan bentuk inisiatif pendidikan afirmatif. Program ini memfasilitasi asrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tergolong miskin ekstrem.
Hal ini dinilai sangat krusial bagi Kabupaten Cianjur demi menekan tingginya angka putus sekolah serta mendongkrak rata-rata lama sekolah yang stagnan tiap tahunnya. Faktor utama pemicu masalah ini adalah kondisi ekonomi orang tua dan jarak dari rumah menuju sekolah yang terlalu jauh.
Adanya Sekolah Rakyat dipercaya bisa memotong rantai anak putus sekolah, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok yang terhambat kendala finansial dan jarak geografis. Dengan demikian, program ini hadir sebagai jalan keluar agar anak usia sekolah tetap bisa melanjutkan studi ke tingkat SMA secara gratis.
"Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait mulai dari pemkab hingga pusat agar titik Sekolah Rakyat dapat terwujud seperti di wilayah lain di Indonesia, karena kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjawab permasalahan angka putus sekolah di Cianjur," katanya.
Dia berpandangan bahwa fenomena anak putus sekolah akibat jarak tempuh yang jauh dari rumah tidak melulu berpusat di area selatan atau kawasan ujung Cianjur saja.
Persoalan tersebut kian rumit saat ditambah dengan beban ekonomi orang tua yang sulit, sehingga anak-anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai bisa menjadi solusi konkret. Oleh karena itu, fasilitas ini sebaiknya didistribusikan di dua wilayah, yakni utara dan selatan, dengan daya tampung penerimaan siswa yang menjangkau seluruh kecamatan di Cianjur.
Melalui skema tersebut, kalangan orang tua tidak mampu bisa mendaftarkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa perlu merasa cemas memikirkan biaya bulanan, sebab seluruh pengeluaran sudah ditanggung penuh oleh pemerintah.
Sekolah Rakyat sendiri adalah program pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak dari keluarga miskin ataupun miskin ekstrem. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah ini diharapkan dapat segera terealisasi di Cianjur.
"Sekolah Rakyat jawaban untuk menekan angka anak tidak sekolah dan memutus rantai kemiskinan dengan menanggung seluruh kebutuhan siswa selama 24 jam," katanya.
Bahkan, ia menambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah memastikan bahwa lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah disiapkan di wilayah Kecamatan Cilaku. Proses pembangunannya dijadwalkan berjalan pada tahun 2027, selaras dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang telah dirancang oleh pemerintah pusat.
