JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa proses transisi energi memegang peranan krusial dalam menyusun masa depan bangsa demi merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kami berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” kata Rachmat dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.
Rachmat, melalui pernyataan resmi yang didapat di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa langkah menuju transisi energi bakal memicu transformasi masif yang merombak tatanan ekonomi dan ketenagakerjaan secara mendasar. Oleh sebab itu, proses menuju transisi tersebut wajib dikelola secara adil, bertahap, sekaligus terencana.
Buku yang diproduksi oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN tersebut mengulas metodologi baru dalam perencanaan energi nasional. Langkah ini menempatkan aspek regional sebagai salah satu elemen krusial bagi kesuksesan transisi energi.
Sudut pandang ini dinilai sangat tepat dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman sistem energi, skala pembangunan, dan potensi sumber daya alam di tiap daerah.
Melalui penerapan strategi itu, pembaruan sektor energi diharapkan bisa dirancang secara lebih fleksibel demi menyokong pembangunan yang inklusif, sekaligus mempercepat realisasi target energi serta iklim di tingkat nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menggarisbawahi bahwa cetak biru transisi energi wajib diselaraskan dengan profil serta volume pemakaian energi di masing-masing area.
“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” tutur Teguh.
Berdasarkan hasil analisis yang telah berjalan, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memenuhi pasokan energi demi menggapai status negara maju pada 2045, sekaligus menepati janji dekarbonisasi dan target Net Zero Emissions (NZE).
Maka dari itu, program transisi energi harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang menyatu dengan target pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, pemerataan wilayah, serta kedaulatan energi.
Hasil studi dalam buku ini pun memperlihatkan bahwa transisi energi tidak sekadar berfokus pada pendirian pembangkit energi terbarukan. Sektor ini juga berkaitan erat dengan perombakan struktur ekonomi, penguatan industri, ketahanan energi, keadilan pembangunan antarwilayah, hingga penciptaan sumber pertumbuhan baru bagi tanah air.
Melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi swasta, kalangan akademisi, badan pembangunan, serta elemen masyarakat, Indonesia dinilai mempunyai prospek besar untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, kokoh, adil, dan berkelanjutan sebagai landasan utama menuju Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste memastikan komitmen penuh dari pemerintah Jerman untuk mengawal transformasi energi di Indonesia lewat program kemitraan yang telah berjalan mapan selama bertahun-tahun.
“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” papar Ralf.
Lewat peluncuran agenda ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama GIZ berharap mampu mengintensifkan ruang diskusi nasional terkait arah transisi energi di Indonesia.
Langkah ini sekaligus ditujukan untuk memperkaya formulasi regulasi energi nasional, termasuk dalam merevisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta mengoptimalkan eksekusi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
