JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengabarkan bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kepunyaan PT PLN (Persero) masih kekurangan pasokan batu bara berkisar 13 juta ton dari keseluruhan total kebutuhan pada tahun 2026.
Angka kekurangan tersebut sejatinya sudah menyusut dari defisit pasokan sebelumnya yang sempat menyentuh 20 juta ton.
Menurut penjelasan Bahlil, problem pasokan komoditas batu bara bagi PLN tengah menjadi fokus perhatian yang krusial bagi pihak pemerintah. Hal itu berkaitan erat dengan rasa khawatir atas ketersediaan serta kecukupan stok untuk pembangkit listrik di skala nasional.
Bahlil menjabarkan bahwa total keperluan batu bara PLN untuk seluruh fasilitas pembangkitnya berada di angka sekitar 154 juta ton pada tahun ini. Di sisi lain, realisasi kontrak pengadaan yang berhasil dikantongi PLN baru menyentuh angka 141 juta ton hingga kurun beberapa hari yang lalu.
"Terakhir 3 hari lalu [batu bara untuk PLN] sudah mencapai 141 juta metrik ton. Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta, kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta ton," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ia berpandangan bahwa situasi ini mesti dicermati secara lebih mendalam lantaran dari sisi administrasi, pihak pemerintah sebetulnya telah mempersiapkan ketersediaan pasokan lewat mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
Bahlil menerangkan bahwa berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang yang resmi disetujui, kewajiban pasokan batu bara untuk keperluan dalam negeri diatur sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.
Dari total volume tersebut, korporasi yang sudah melalui proses verifikasi dan menyatakan komitmennya untuk menyuplai batu bara berkisar antara 160 juta hingga 170 juta ton. Kendati begitu, pihak pemerintah mengidentifikasi adanya kendala terkait ketersediaan batu bara dengan spesifikasi khusus yang diperlukan oleh pihak PLN.
"Ternyata kami cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya kan perusahaan, jangan air sudah dibatang leher baru teriak," tutur Bahlil.
Ketua Umum Golkar tersebut kemudian memaparkan bahwa dalam periode dua minggu belakangan ini dirinya memantau secara langsung proses pengadaan batu bara untuk PLN.
Ia bahkan berseloroh bahwa dirinya sudah mengambil peran layaknya seorang “project manager” PLN demi menggaransi pasokan energi primer bagi pembangkit listrik dapat terpenuhi dengan baik.
“Saya 10 hari terakhir ini selain Menteri ESDM juga merangkap project manager PLN untuk pengadaan batu bara. Jadi ngurus batu bara sekarang, sampai saya tahu lokasi, cara bagaimana mengirimnya,” katanya.
Guna mengantisipasi agar masalah serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah di bawah instruksi Presiden Prabowo Subianto telah mengagendakan strategi pembenahan tata kelola dalam pengadaan energi primer PLN.
Salah satu langkahnya yakni dengan membentuk tim khusus pengadaan energi primer yang menyertakan beragam lembaga pengawas, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, hingga aparat penegak hukum.
Bahlil mengimbuhkan bahwa pemerintah pun telah mengambil kebijakan untuk menyesuaikan sebagian porsi pasokan batu bara yang awalnya diplot untuk pasar ekspor agar dialihkan demi memprioritaskan kebutuhan domestik.
Menurut pengakuannya, kondisi stok batu bara PLN saat ini sudah berangsur pulih dan normal setelah ditempuhnya bermacam tindakan penanggulangan oleh pemerintah.
"Maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini [kekurangan stok batu bara] terulang lagi. Sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan," kata Bahlil.
