JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memberikan dukungan terhadap inisiatif ketahanan pangan yang diinisiasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pendayagunaan lahan tidak produktif, agar dapat dijadikan model bagi instansi pemerintah lainnya.
Menurutnya, langkah ini memiliki urgensi tinggi di tengah situasi global yang memberikan tekanan pada perekonomian dan stabilitas ketahanan pangan.
"Selamat kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan ini (program ketahanan pangan-red) menjadi pilot project bagi seluruh kementerian lainnya, termasuk satuan-satuan yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ketahanan pangan itu sendiri," kata Dudung dalam forum diskusi terarah (FGD) bertajuk "Pemanfaatan Lahan Idle untuk Mendukung Ketahanan Pangan" di Kemenimipas, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dudung hadir sebagai penanggap dalam forum tersebut yang digelar sebagai tindak lanjut atas riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan di Kemenimipas.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menyoroti berbagai rintangan dalam menjaga keberlanjutan program tersebut, terutama terkait optimalisasi lahan milik negara yang belum tergarap.
"Tadi disebutkan ada sekitar 8,6 juta hektare lahan tidur yang bisa dimanfaatkan dan ada 25 ribu warga binaan yang bisa menjadi sumber daya untuk mengelola lahan tersebut," ujarnya.
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan kesiapannya untuk membangun komunikasi dengan instansi terkait yang memiliki lahan tidak produktif agar dapat dikelola demi mendukung program strategis nasional di sektor pangan.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut harus didukung penuh karena ditujukan bagi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu atau golongan.
"Nanti akan saya koordinasikan, saya komunikasikan. Karena lahan-lahan itu dimanfaatkan juga untuk kepentingan masyarakat bukan perorangan, kelompok maupun organisasi," ujarnya.
Dudung menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menjaga keberlangsungan program ketahanan pangan agar kementerian dan lembaga mampu fokus menciptakan dampak nyata.
Di sisi lain, Kemenimipas bekerja sama dengan Lembaga Demografi FEB UI untuk meneliti implementasi program yang sedang berjalan.
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa riset ini krusial untuk mengukur dampak program bagi warga binaan maupun masyarakat di sekitar lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, hasil studi tersebut menyajikan perspektif objektif mengenai capaian, tantangan, serta saran bagi jajaran dan mitra strategis.
"Hasil penelitian ini menunjukkan program yang telah berjalan memiliki potensi untuk terus dikembangkan, baik dari aspek produktivitas, pemberdayaan sumber daya manusia, maupun kontribusi terhadap ekonomi lokal maupun, insyaallah berkontribusi secara nasional," ujarnya.
Saat ini, Kemenimipas telah mendayagunakan lahan tidur di berbagai unit kerja, seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), sebagai bagian dari program kemandirian pangan untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
Sebagian besar lapas, rutan, serta kantor imigrasi telah menggerakkan program tersebut guna memenuhi kebutuhan internal sekaligus memasarkan produk ke masyarakat hingga pasar ekspor.
