JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun langkah pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi guna menjamin stabilitas produksi beras, sekaligus mengejar target kenaikan produksi sebesar 1 juta ton pada tahun 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan, Dhani Gartina, di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjaga tren peningkatan hasil panen yang telah dicapai pada 2025 melalui berbagai metode, mulai dari intensifikasi lahan hingga perluasan areal tanam lewat program ekstensifikasi.

Dalam webinar bertajuk "Menjaga Produksi Pangan Saat El Nino Datang", Dhani memaparkan bahwa ancaman fenomena El Nino dan kekeringan diprediksi akan berdampak pada sejumlah wilayah pertanian nasional. 

Oleh karena itu, fokus utama Kementan adalah menjamin ketersediaan air di lahan-lahan pertanian.

"Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), berbagai program pengembangan sumber daya air terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Berbagai inisiatif telah disiapkan guna mendukung suplai air, di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan, pembuatan embung, dam parit, serta pengembangan sumber air alternatif. 

Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman, terutama pada sawah tadah hujan yang sebelumnya hanya bisa ditanami sekali dalam setahun.

Dengan pembangunan sistem irigasi yang lebih optimal, lahan tadah hujan diharapkan memperoleh pasokan air berkelanjutan, sehingga frekuensi tanam meningkat dan produktivitas petani bertambah. 

“Kami berharap dengan kegiatan tersebut, lahan yang sebelumnya hanya satu kali tanam bertambah menjadi dua kali tanam, kemudian yang dua kali tanam bisa tiga kali tanam. Jadi ada peningkatan indeks pertanaman," ujarnya.

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan distribusi infrastruktur air berskala besar, yang mencakup pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, serta 3.000 unit bangunan konservasi air, dengan fokus pada sentra produksi padi dan daerah yang rawan kekeringan. 

Di samping pembangunan infrastruktur, Ditjen LIP juga telah memetakan potensi cekungan air tanah, sumber air permukaan, sawah irigasi, hingga lahan rawan kekeringan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

“Strategi menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi,” kata Dhani.

Dalam aspek antisipasi, pemerintah memperkuat perencanaan musim tanam, ketersediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur air. Strategi adaptasi dijalankan dengan penerapan pola tanam hemat air, penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan, dan pengelolaan lahan yang efisien. 

"Adapun langkah mitigasi dilakukan melalui program asuransi pertanian, manajemen risiko produksi, serta bantuan pemerintah berupa pompa air, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan," tuturnya.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemarau, Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, inventarisasi kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi, serta mengidentifikasi sumber air potensial sebagai irigasi alternatif (bendungan, sungai, mata air, dan air tanah).

Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya mendukung swasembada pangan nasional melalui jaminan stok pupuk bersubsidi dan peningkatan produktivitas pertanian. 

Vice President Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia (Persero), Susatyo Jati, memastikan ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi telah sesuai dengan alokasi pemerintah.

Pada 2026, alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian mencapai 9,5 juta ton, yang mencakup 4,45 juta ton urea, 4,5 juta ton NPK, 500 ribu ton ZA, serta pupuk organik. 

“Kami terus menjaga kapasitas dan kesehatan pabrik agar mampu memenuhi alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Susatyo.

Kapasitas produksi Pupuk Indonesia kini mencapai 8,8 juta ton urea, 4,6 juta ton NPK, dan sekitar 1,5 juta ton jenis pupuk lainnya. Hal ini diharapkan menjamin ketersediaan pupuk yang tepat jumlah dan tepat waktu bagi petani. 

Hingga 31 Mei 2026, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai sekitar 4 juta ton, atau setara dengan 45,17 persen dari kontrak atau sekitar 41 persen dari total alokasi pemerintah. 

"Dengan capaian tersebut, realisasi penyaluran tahun 2026 berpotensi melampaui pencapaian tahun sebelumnya," kata Susatyo dalam kegiatan yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia.

Menghadapi potensi El Nino, Pupuk Indonesia pun telah menyiagakan stok pupuk di berbagai daerah. Per 8 Juni 2026, total stok pupuk tersedia sebanyak 1,17 juta ton, terdiri atas 836 ribu ton pupuk bersubsidi dan 338 ribu ton pupuk nonsubsidi. 

Jumlah tersebut diprediksi cukup untuk kebutuhan 23 hari ke depan dengan rata-rata penebusan harian mencapai 37 ribu ton. Di saat yang sama, aktivitas produksi terus berjalan untuk menjaga kestabilan pasokan. 

”Kami telah menyiapkan pupuk di lapangan untuk membantu petani dalam menghadapi iklim El Nino,” katanya.