JAKARTA - Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun menuai penolakan keras dari kalangan pengusaha mesin logam di Indonesia.
Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) menyatakan bahwa kebijakan impor tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri, terutama dalam sektor permesinan.
Implikasi dari keputusan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri otomotif, tetapi juga akan berdampak luas pada berbagai sektor pendukung lainnya, seperti industri logam dan baja.
Kebijakan Impor yang Tidak Sejalan dengan Agenda Nasional
Ketua Umum Gamma, Dadang Asikin, menyatakan penyesalannya terhadap keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara yang dinilai tidak mendukung penguatan industri permesinan dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan impor kendaraan niaga ini bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang tengah mendorong penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan menggencarkan substitusi impor.
“Saat ini, pemerintah telah mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat industri permesinan nasional. Namun, kebijakan BUMN untuk mengimpor kendaraan ini justru berlawanan dengan arah kebijakan strategis tersebut,” ujar Dadang.
Menurut Gamma, langkah PT Agrinas ini bisa melemahkan semangat substitusi impor yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Pengusaha mesin logam khawatir bahwa kebijakan ini akan mengurangi daya saing industri otomotif dan manufaktur dalam negeri, serta berdampak pada sektor pendukung lainnya yang bergantung pada kemajuan industri otomotif.
Inkonsistensi Kebijakan Bisa Melemahkan Industri Nasional
Dadang menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan impor yang diambil PT Agrinas dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengarahkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri di lingkungan pejabat pemerintah. Salah satu contoh yang disorot adalah kendaraan Maung produksi PT Pindad, yang didorong untuk dipakai oleh institusi pemerintah.
Dalam konteks ini, kebijakan impor yang dilakukan PT Agrinas justru menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk lokal.
“Jika Presiden telah mendukung penggunaan kendaraan nasional, kebijakan ini akan menjadi inkonsisten dan berisiko merusak semangat nasionalisme industri kita,” tegas Dadang.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini berpotensi mencederai upaya pemerintah dalam menguatkan sektor otomotif dalam negeri yang menjadi salah satu pendorong penting bagi sektor manufaktur lainnya.
Ketidakterbukaan Soal Kajian Teknis dan Ekonomi
Gamma juga mengkritik PT Agrinas karena tidak memberikan transparansi yang cukup terkait alasan teknis dan ekonomi di balik keputusan impor kendaraan tersebut.
Dadang menyarankan agar PT Agrinas membuka kajian teknis yang digunakan sebagai dasar keputusan impor 105.000 unit kendaraan dari India. Tanpa adanya keterbukaan informasi, kebijakan ini dinilai meragukan dan berpotensi menciptakan keraguan di kalangan publik.
“Jika alasan impor didasarkan pada spesifikasi teknis, maka PT Agrinas seyogyanya membuka kajian teknis dan pertimbangan ekonominya kepada publik. Tanpa itu, keputusan ini patut dipertanyakan,” katanya.
Bagi Gamma, transparansi dalam setiap keputusan impor sangat penting agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan yang dapat memengaruhi industri dalam negeri.
Dampak Terhadap Industri Mesin dan Otomotif Nasional
Industri permesinan merupakan salah satu sektor penting dalam rantai pasok industri otomotif nasional. Dadang mengungkapkan bahwa kebijakan impor tersebut akan berdampak luas pada sektor permesinan, yang melibatkan industri baja, komponen mesin, hingga pendidikan vokasi dan tenaga kerja terampil.
Dengan adanya kebijakan yang tidak mendukung industri dalam negeri, maka sektor-sektor pendukung ini berisiko mengalami kemunduran.
“Industri permesinan adalah jantung dari industrialisasi otomotif di Indonesia. Jika industri otomotif lemah, maka sektor pendukungnya seperti industri logam dan mesin juga akan terganggu,” ujar Dadang.
Oleh karena itu, keputusan impor ini dianggap dapat merugikan banyak sektor yang memiliki efek pengganda ekonomi yang besar, mulai dari penyediaan komponen kecil hingga penyediaan lapangan pekerjaan di sektor terkait.
Tanggapan PT Agrinas dan Rencana Impor Kendaraan dari India
Sementara itu, PT Agrinas Pangan Nusantara tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan rencana impor 105.000 unit kendaraan dari India, termasuk 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. dan Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam.
Rencana impor ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan program Kopdes Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Pemerintah menganggap bahwa program ini penting untuk percepatan pembentukan koperasi dan pengembangan ekonomi rakyat.
Namun, PT Agrinas beralasan bahwa kapasitas produksi pikap domestik yang terbatas, sekitar 70.000 unit per tahun, serta kebutuhan logistik yang besar membuat impor kendaraan ini menjadi langkah yang lebih efisien. Impor ini juga dianggap lebih kompetitif dari segi harga dan spesifikasi teknis dibandingkan kendaraan produksi dalam negeri.
Sebagai bagian dari rencana ini, pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026, dan sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia. Namun, keputusan untuk mengimpor kendaraan dengan jumlah yang sangat besar ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Gamma yang merasa langkah ini bisa mengancam kemandirian industri otomotif nasional.
Kebijakan yang Perlu Dievaluasi
Keputusan untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga ini tentunya menimbulkan perdebatan tentang kebijakan pemerintah yang seharusnya mengutamakan penguatan industri dalam negeri. Jika tidak ada kebijakan yang jelas dan terarah, langkah-langkah seperti ini berisiko menghambat perkembangan sektor-sektor pendukung yang sangat vital bagi perekonomian nasional.
Dalam hal ini, penting bagi PT Agrinas dan pemerintah untuk lebih transparan mengenai dasar dan pertimbangan ekonomi yang digunakan dalam keputusan impor ini. Masyarakat dan pelaku industri membutuhkan informasi yang jelas agar mereka bisa melihat sejauh mana keputusan tersebut berpotensi merugikan atau menguntungkan sektor industri dalam negeri.
