JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera kini diarahkan pada satu fondasi utama, yakni keseragaman data.
Pemerintah menilai, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan respons lapangan, tetapi juga membutuhkan data yang terpadu, akurat, dan mudah dipantau lintas instansi.
Dari kebutuhan inilah gagasan dashboard data tunggal kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis dalam mengawal pemulihan pascabencana.
Pembahasan mengenai dashboard tersebut mengemuka saat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlokasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 9 Februari 2026.
Pertemuan itu menandai penguatan sinergi antara Kemendagri dan BPS dalam memastikan proses pemulihan berjalan lebih terukur dan tepat sasaran.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menilai BPS telah memiliki modal data yang sangat penting. Data tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diperoleh langsung dari lapangan melalui survei dan penugasan tim BPS di wilayah terdampak bencana pada tiga provinsi.
“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga [provinsi] ini, beliau sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” ujar Tito.
Dashboard Data Tunggal Jadi Fondasi Bersama
Menurut Tito, keberadaan dashboard data tunggal berperan krusial dalam menyatukan persepsi antar kementerian dan lembaga. Selama ini, perbedaan sumber dan pendekatan data kerap memicu ketidaksinkronan dalam pengambilan kebijakan.
Dengan satu dashboard yang disepakati bersama, pemerintah dapat memiliki gambaran situasi yang sama terkait kondisi daerah terdampak.
Dashboard tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi dasar dalam pembagian peran antarinstansi. Melalui pembaruan data yang konsisten, pemerintah dapat mengetahui perkembangan pemulihan di lapangan secara real time dan menentukan prioritas intervensi yang paling mendesak.
“Kami harapkan adanya dashboard sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kami. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kami untuk membagi tugas,” kata Tito.
Dengan cara ini, setiap kementerian dan lembaga dapat bergerak dalam satu arah yang sama, sehingga potensi tumpang tindih program maupun kekosongan penanganan dapat diminimalkan.
Fokus Penanganan Pada Daerah Kerusakan Berat
Tito menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah menetapkan fokus penanganan pada sepuluh daerah dengan tingkat kerusakan paling berat. Penetapan ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator yang telah disusun oleh Satgas PRR.
Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Wilayah-wilayah ini membutuhkan perhatian lebih karena dampak bencana yang signifikan terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat.
“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kami buat. Daerah-daerah lainnya sudah saya sampaikan, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” ucap Tito.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus memantau daerah lain yang kondisinya telah membaik agar tidak terjadi kemunduran, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan.
Target Normal Fungsional Dan Tantangan Lapangan
Dalam paparannya, Tito menyampaikan bahwa target pemerintah adalah mencapai kondisi normal fungsional dalam waktu sekitar dua bulan. Target ini dapat tercapai apabila seluruh pihak yang terlibat mampu bekerja secara terpadu dan optimal di lapangan.
Normal fungsional yang dimaksud mencakup kembali berfungsinya pasar, sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, serta berbagai fasilitas dasar lain yang menopang aktivitas masyarakat. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa normal fungsional berbeda dengan normal permanen.
“Ini berbeda dengan normal permanen. Kalau normal permanen, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin bisa sampai dua tahun,” kata Tito.
Ia kemudian membandingkan dengan pengalaman penanganan pascatsunami Aceh, di mana proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan waktu hingga lima tahun. Hal tersebut disebabkan pembangunan infrastruktur permanen, seperti jembatan, jalan, dan gedung publik, membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang panjang.
“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai, karena banyak sungai besar, seperti di Aceh Tamiang,” tutur Tito.
Kolaborasi Lintas Lembaga Perkuat Akurasi Data
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dashboard data tunggal yang tengah disiapkan akan menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pembangunan dashboard tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi erat lintas kementerian dan lembaga.
“Ini luar biasa, karena sudah mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun dashboard data tunggal,” ujar Amalia.
Ia menilai dukungan tersebut menjadi kunci agar dashboard dapat mencerminkan kondisi lapangan secara komprehensif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penanganan pascabencana.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
