JAKARTA - Perkembangan kecerdasan artifisial membawa perubahan besar dalam ekosistem digital global, termasuk di kawasan Asia Tenggara. 

Di tengah pesatnya adopsi teknologi tersebut, tantangan seperti disinformasi dan konten manipulatif berbasis AI kian menguat. Kondisi ini mendorong perlunya kerja sama lintas negara agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan seimbang dengan perlindungan kepentingan publik.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai bahwa tantangan era digital tidak dapat dihadapi secara parsial. 

Kolaborasi regional, khususnya di kawasan ASEAN, menjadi kunci dalam menciptakan standar bersama terkait pemanfaatan kecerdasan artifisial, terutama di sektor penyiaran dan media digital.

Kolaborasi Regional Hadapi Tantangan Disinformasi

Direktur Jenderal Ekosistem Digital (Dirjen Ekodigi) Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi disinformasi. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Regional Workshop bertajuk Broadcasting in the Age of AI Disruption by Southeast Asia-Broadcasting and Multimedia Regulatory Authorities.

Menurut Edwin, disinformasi menjadi salah satu dampak serius dari perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan tata kelola yang solid. Tanpa kerja sama regional, upaya pengendalian konten bermasalah akan berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan dan standar lintas negara dipandang sebagai langkah strategis.

Ia menekankan bahwa penguatan kolaborasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu negara, melainkan kepentingan bersama seluruh kawasan ASEAN. Dengan pendekatan kolektif, tantangan disinformasi dapat dihadapi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Standardisasi Deteksi Deepfake Berbasis AI

Selain disinformasi, Edwin juga menyoroti ancaman konten deepfake yang semakin sulit dibedakan dari konten asli. Di era kecerdasan artifisial, teknologi manipulasi visual dan audio berkembang pesat, sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media.

Edwin menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi kawasan dapat dilakukan melalui harmonisasi standar deteksi dan pelabelan konten berbasis AI lintas negara. Standardisasi ini dinilai penting agar setiap negara memiliki acuan yang sama dalam mengenali dan menangani konten manipulatif.

Ditegaskan bahwa langkah tersebut sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas ekosistem penyiaran di kawasan ASEAN. Tanpa standar bersama, celah regulasi justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita perlu mekanisme yang dapat dioperasikan di seluruh ASEAN untuk mendeteksi dan menandai deepfake. Karena kita tahu, lanskap regulasi yang terfragmentasi hanya menguntungkan pelaku kejahatan,” kata Edwin.

AI Sebagai Kekuatan Strategis Bukan Sekadar Ancaman

Lebih lanjut, Edwin menyampaikan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai gangguan. Menurutnya, AI justru merupakan kekuatan besar yang memiliki potensi strategis apabila dimanfaatkan secara terintegrasi.

Ia menilai bahwa pendekatan yang menolak AI sepenuhnya tidak realistis, mengingat teknologi ini telah menjadi bagian dari kehidupan digital masyarakat. Tantangan utama bukanlah menghentikan perkembangan AI, melainkan memastikan pemanfaatannya berjalan secara bertanggung jawab.

Edwin menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan pengawasan. Dengan integrasi yang tepat, AI dapat mendukung efisiensi, meningkatkan kualitas layanan penyiaran, serta membuka peluang baru dalam industri kreatif dan media digital.

Pentingnya Regulasi Dan Tata Kelola Yang Kuat

Dalam konteks tersebut, Edwin menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus berjalan seiring dengan regulasi yang kuat. Regulasi dipandang sebagai fondasi utama untuk melindungi kepentingan publik serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah arus digitalisasi.

Menurutnya, kekuatan AI yang sangat besar tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional. Diperlukan tata kelola yang jelas, adaptif, dan mampu mengikuti dinamika teknologi yang terus berkembang.

“AI ini kan kekuatannya sangat besar sekali, tidak bisa dilawan. Meskipun memang AI membawa bahaya, tapi banyak manfaatnya, yang dibutuhkan adalah integrasi strategis dengan tata kelola yang jelas,” ujarnya.

Kemkomdigi berharap, melalui penguatan kolaborasi regional dan standardisasi pemanfaatan AI, kawasan ASEAN dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang solid, tantangan disinformasi dan deepfake dapat diantisipasi, sementara potensi AI tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan bersama.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong tata kelola kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik di tingkat regional.