JAKARTA – Dalam upaya untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis di seluruh nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama erat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kolaborasi ini ditandai dengan penyusunan perjanjian kerja sama yang merupakan bagian dari Program Unggulan TNI AD.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan semangat positif dari kolaborasi ini dengan menekankan bahwa tujuan utama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah tertinggal, perbatasan, serta daerah rawan bencana.

"Kolaborasi ini akan membantu meningkatkan kualitas infrastruktur nasional, terutama dalam penyediaan air bersih, pemeliharaan jalan, serta pembangunan sistem sanitasi di daerah perdesaan," ujar Dody kepada wartawan pada hari ini.

Sebelumnya, Kementerian PU dan TNI AD telah mengadakan sejumlah rapat koordinasi untuk merumuskan strategi efektif dalam kerangka kerja sama tersebut. Hasil dari rapat ini adalah penyusunan konsep perjanjian kerja sama yang kini siap untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa sektor utama yang menjadi fokus. Di bidang sumber daya air, kerja sama ini akan melibatkan pembersihan, pemeliharaan, dan penghijauan sungai, danau, waduk, embung, dan pantai, penyediaan air baku melalui sumur tanah, serta penguatan program Binter untuk penertiban karamba ikan dan bangunan ilegal di badan air. Selain itu, juga ditingkatkan sistem irigasi pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan.

Menteri Dody menambahkan bahwa kerja sama di sektor bina marga mencakup pemeliharaan rutin jalan baru di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Pada bidang cipta karya, fokus kerjasama adalah pada pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik serta sistem penyediaan air minum di wilayah perdesaan.

Di samping itu, kerja sama ini juga menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemanfaatan kemampuan SDM, pembentukan Tim Terpadu untuk percepatan proyek infrastruktur, serta pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang menonjolkan peran bakti TNI kepada masyarakat.

Perjanjian kerja sama ini direncanakan berlangsung selama lima tahun, dengan pembiayaan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian PU, sesuai dengan kewenangan masing-masing unit organisasi. Di samping itu, Kementerian PU tengah mempertimbangkan pembaruan Nota Kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani dengan Panglima TNI pada tahun 2020. Nota tersebut berakhir pada 17 Januari 2025, sehingga evaluasi dan persetujuan Nota Kesepakatan baru akan menjadi langkah penting sebelum perjanjian kerja sama diresmikan.

Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Diharapkan, dengan melibatkan TNI AD, proyek-proyek strategis dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih efisien, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa kerjasama lintas sektor ini akan terus ditingkatkan untuk menjamin implementasi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kerja sama ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana," ujarnya.

Dengan adanya sinergi ini, Kementerian PU dan TNI AD berharap dapat menciptakan infrastruktur yang lebih berkualitas serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. "Dengan adanya sinergi ini, diharapkan berbagai program pembangunan yang melibatkan Kementerian PU dan TNI AD dapat berjalan optimal demi mendukung konektivitas, ketahanan air, serta kesejahteraan masyarakat luas," kata Mohammad Zainal Fatah mengakhiri pernyataannya.

Melalui aliansi ini, cita-cita pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok negeri diharapkan dapat terwujud, membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI AD ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.