JAKARTA – Pengembangan sektor pertambangan timah di Bangka Belitung mendapat perhatian serius dari Komisi XII DPR RI. Kunjungan kerja reses yang dilakukan ke PT Timah Tbk menjadi bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan untuk memastikan sektor ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, negara, dan lingkungan.
Fokus pada Hilirisasi dan Keterlibatan Masyarakat
Kunjungan yang berlangsung ini juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, memimpin rombongan yang terdiri dari sejumlah pejabat kementerian dan asosiasi terkait, termasuk Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi MIND ID Iwan Suryana, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro, serta para pejabat Kementerian ESDM dan Lingkungan Hidup.
Dalam FGD tersebut, anggota Komisi XII memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan tata kelola pertambangan timah secara nasional. Masukan ini menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap negara, serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
MIND ID dan PT Timah Tbk memaparkan upaya mereka dalam hilirisasi, perbaikan tata kelola, serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lebih dari itu, mereka menekankan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dari proses bisnis pertambangan timah.
Komitmen DPR dan PT Timah untuk Masyarakat
Bambang Patijaya menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat tata kelola pertambangan timah secara nasional sekaligus mendorong perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses penambangan.
“Hari ini Komisi XII melaksanakan kunker reses ke PT Timah yang turut dihadiri para stakeholder. Tujuannya agar pertimahan ini dapat kembali pulih dan dalam pelaksanaan pertambangan dapat melibatkan masyarakat. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu kucing-kucingan lagi untuk menambang terkait persoalan hukum karena bisa diakomodir,” ujarnya.
Selain itu, Bambang mendukung langkah PT Timah yang melibatkan masyarakat melalui sistem kemitraan berbasis koperasi. Dengan begitu, masyarakat dapat menambang sesuai regulasi yang berlaku di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
“Kami mendengar Dirut Timah memberikan komitmen tentang pelibatan masyarakat, tentang koperasi dan juga beberapa kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Sehingga kami berharap tata kelola pertimahan ini dapat betul-betul melibatkan masyarakat. Kami senang dengan tagline PT Timah, Timah Untuk Masyarakat,” tambah Bambang.
Strategi Mengurangi Penambangan Ilegal
Bambang juga menekankan perlunya penanganan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Dengan sistem kemitraan, masyarakat dapat menambang secara legal, sementara perusahaan tetap menjaga standar operasional dan regulasi.
“Konsepnya begini kalau masyarakat nambang di IUP PT Timah rangkul mereka dengan berikan SPK dan hasilnya diserahkan ke PT Timah, kalau di IUP swasta juga begitu, tentu ini harus dilakukan dengan asas kehati-hatian karena kita ingin penambangan harus dilakukan sesuai regulasi,” jelas Bambang.
Pendekatan ini tidak hanya memberikan penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan negara memperoleh pemasukan melalui pajak dan PNBB, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Langkah Strategis PT Timah
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi XII DPR RI. Menurut Restu, dukungan tersebut membantu PT Timah meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program kemitraan koperasi pertambangan.
PT Timah juga memperkuat sistem pengamanan wilayah konsesi, salah satunya melalui Program Block System “Sektor Khusus” Laut. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi sambil menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah dilakukan kepada PT Timah. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dan PT Timah telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk pelibatan masyarakat melalui sistem kemitraan yang nantinya akan diakomodir melalui koperasi timah,” ujar Restu.
Restu menekankan bahwa PT Timah berkomitmen melaksanakan pertambangan timah dengan prinsip kaidah penambangan yang baik. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat, negara, dan bangsa secara keseluruhan.
Menuju Pertambangan Berkelanjutan
Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, penguatan tata kelola, serta dukungan pemerintah, sektor pertambangan timah di Bangka Belitung diproyeksikan semakin produktif dan berkelanjutan. Program hilirisasi dan koperasi pertambangan diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Sinergi antara PT Timah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pertambangan timah yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan bangsa. Dengan pendekatan yang inklusif ini, pertambangan timah Bangka Belitung dapat menjadi contoh sektor pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
