JAKARTA - Upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bale Nagri, semangat kolaboratif antara pusat dan daerah kembali ditekankan sebagai kunci dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan secara nasional.

“Kami ingin setiap program pusat memberikan dampak konkret di daerah. Itulah pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergi pusat-daerah,” ujarnya.

Fokus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Dalam pertemuan tersebut, Syaiful Huda turut memaparkan program strategis yang menjadi perhatian utama Komisi V DPR RI. Salah satunya adalah Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan kebutuhan lokal dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, pengembangan rumah subsidi murah juga menjadi salah satu prioritas utama yang dibawa dalam kunjungan kerja tersebut. Harapannya, program-program ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mampu menjangkau dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyambut baik arah kebijakan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, menyatakan bahwa pemda siap mengawal dan mengoptimalkan seluruh program pembangunan yang bersumber dari pusat.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pemkab Purwakarta sendiri telah menyusun target percepatan pembangunan dalam jangka 3 hingga 4 tahun ke depan. Di bawah kepemimpinan Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein), fokus pembangunan diarahkan pada sektor-sektor vital, seperti pembangunan dan perbaikan akses jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), irigasi untuk pertanian, serta sanitasi lingkungan.

Pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu), fasilitas transportasi publik, dan penerangan jalan umum juga menjadi bagian dari agenda prioritas. Langkah-langkah ini merupakan bentuk implementasi nyata dari visi dan misi kepala daerah dalam membangun daerah yang tertata dan nyaman bagi masyarakatnya.

“Dengan dukungan DPR RI dan kementerian teknis, kami optimistis target besar Pak Bupati Om Zein bisa tercapai. Lemburna diurus, kotana ditata, Purwakarta Istimewa,” ujar Norman Nugraha.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Dampak Nyata

Dalam kesempatan yang sama, Norman juga memaparkan beberapa poin strategis terkait rencana pembangunan sektor infrastruktur dan transportasi. Menurutnya, seluruh program tersebut hanya akan berjalan optimal apabila ada dukungan penuh dari lintas sektor dan instansi.

“Kami terus berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi mendukung setiap program pemerintah pusat, serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Purwakarta,” tegas Norman.

Kolaborasi antara DPR RI dan Pemkab Purwakarta ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang berdampak luas membutuhkan kerja sama lintas tingkat pemerintahan. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing dalam memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar menyentuh dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Menguatkan Sinergi Pusat dan Daerah

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Purwakarta bukan hanya simbol dari perhatian pusat terhadap daerah, tetapi juga representasi semangat kolektif untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, pembangunan tidak lagi bersifat top-down, tetapi menjadi ruang partisipasi dan inisiatif lokal.

Program infrastruktur yang dikembangkan bersama menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas hidup warga. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci keberlanjutan dari program-program yang dijalankan.

Sinergi yang terbangun antara DPR RI dan Pemkab Purwakarta juga memberikan contoh konkret bagaimana komunikasi yang terbuka dan strategis antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat melahirkan solusi bersama.

Dorongan Politik untuk Akselerasi Pembangunan

Komitmen DPR RI, khususnya Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi, menjadi energi tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Dukungan kebijakan, pengawalan anggaran, dan fasilitasi dengan kementerian terkait adalah beberapa bentuk kontribusi nyata yang diharapkan terus diperkuat.

Dari sisi daerah, kesiapan teknis, perencanaan yang matang, dan pelibatan masyarakat menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan mengedepankan kolaborasi dan partisipasi, pembangunan infrastruktur tidak hanya akan memperbaiki fisik kota dan desa, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Membangun Purwakarta yang Lebih Maju

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Purwakarta bersama DPR RI menjadi bagian dari ikhtiar jangka panjang membangun daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Semangat "Purwakarta Istimewa" menjadi simbol visi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan.

Kunjungan kerja ini pun menjadi pengingat bahwa kerja sama antara pusat dan daerah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar dalam pembangunan nasional. Ketika seluruh elemen saling mendukung, cita-cita menghadirkan layanan dasar yang merata dan infrastruktur yang memadai bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.