JAKARTA - Pengangkatan juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, sebagai salah satu komisaris baru di PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menuai perhatian publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang kini memimpin Ibu Kota, menyampaikan bahwa setiap pengangkatan pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melalui pertimbangan matang, tidak terkecuali keputusan ini.
Pramono menyatakan, ada dua kriteria utama yang menjadi landasan dalam menunjuk seseorang menduduki jabatan komisaris di BUMD strategis seperti Jakpro. “Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal. Yang kedua adalah kredibilitas,” ungkap Pramono Anung dalam keterangan resminya di Balai Kota Jakarta.
Menurutnya, kredibilitas dan rekam jejak personal menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian. Ia menekankan bahwa jabatan komisaris bukanlah posisi simbolis, melainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan korporasi.
Sahrin Hamid Dinilai Memiliki Kapasitas
Kehadiran Sahrin Hamid, yang sebelumnya dikenal sebagai juru bicara tokoh nasional Anies Baswedan, dalam jajaran komisaris Jakpro dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola perusahaan. Nama Sahrin tidak asing di kalangan pemerintahan dan publik Jakarta. Selain dikenal sebagai komunikator andal, ia juga memiliki pengalaman panjang dalam kegiatan strategis di ranah kebijakan publik.
“Orang-orang yang saya angkat harus saya kenal terlebih dahulu, dan mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas,” tegas Pramono. Ia menegaskan bahwa setiap nama yang diajukan untuk menduduki kursi komisaris tidak dipilih secara acak, tetapi melalui proses pengamatan dan pertimbangan yang komprehensif.
Prasetyo Edi Juga Diberi Tugas Strategis
Penunjukan Sahrin Hamid sebagai komisaris Jakpro bukanlah satu-satunya perubahan yang dilakukan oleh Pramono Anung dalam merombak struktur BUMD di bawah pemerintah provinsi. Ia juga mengangkat Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum (PAM) Jaya.
Menurut Pramono, pengalaman panjang Prasetyo Edi di parlemen Jakarta menjadi pertimbangan utama. Ia menilai bahwa Prasetyo paham betul dengan persoalan yang dihadapi PAM Jaya. “Karena memang selama ini beliau ini kan sudah dua periode menjadi ketua DPRD, tentunya dia tahu urusan PAM, dan saya membutuhkan itu,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta ingin mengisi jajaran komisaris dan dewan pengawas dengan sosok-sosok yang punya latar belakang kuat dan koneksi terhadap persoalan teknis yang dihadapi perusahaan milik daerah.
Kredibilitas dan Konektivitas sebagai Kunci
Dalam proses pengisian jabatan di perusahaan daerah, kredibilitas dan konektivitas dianggap sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pramono Anung menyebut bahwa mengenal secara personal seorang kandidat bukan sekadar hubungan sosial, tetapi menyangkut kepercayaan terhadap kapabilitas individu tersebut dalam menjalankan amanah jabatan.
Pemilihan figur-figur berpengalaman seperti Prasetyo dan Sahrin menunjukkan orientasi kepemimpinan yang ingin memastikan bahwa setiap pengambil kebijakan di BUMD memahami konteks kerja dan tanggung jawabnya. Langkah ini juga dinilai dapat memperkuat sistem tata kelola yang akuntabel dan strategis.
Peran Strategis Jakpro di Tengah Transformasi Jakarta
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro merupakan salah satu BUMD strategis yang mengelola berbagai proyek penting di Jakarta, mulai dari pembangunan properti hingga infrastruktur publik. Dalam beberapa tahun terakhir, peran Jakpro semakin penting karena keterlibatannya dalam proyek-proyek besar seperti pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development), stadion internasional, dan revitalisasi fasilitas publik.
Dengan tanggung jawab sebesar itu, diperlukan jajaran komisaris yang tidak hanya memahami dunia bisnis dan pemerintahan, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan publik Jakarta yang terus berkembang. Penempatan figur seperti Sahrin Hamid menjadi bagian dari strategi memperkuat sinergi antara visi pembangunan Jakarta dan eksekusi korporasi.
Hubungan Profesional Anies Baswedan dan Sahrin
Penunjukan Sahrin Hamid sebagai komisaris Jakpro juga menarik perhatian karena rekam jejaknya sebagai juru bicara Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Meski tak menjabat di pemerintahan saat ini, nama Anies tetap memiliki gaung dalam percaturan politik dan pembangunan kota.
Namun, dalam konteks ini, fokus utama bukan pada latar belakang politik Sahrin, melainkan kapasitas profesionalnya. Pramono sendiri tidak menyebut latar belakang politik sebagai faktor penentu dalam pengangkatan ini. Sebaliknya, ia menjadikan kredibilitas dan pengalaman sebagai tolok ukur utama.
Langkah Positif dalam Perkuat Tata Kelola
Secara keseluruhan, langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam merombak jajaran komisaris dan pengawas di BUMD dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola yang profesional dan berorientasi hasil. Penunjukan tokoh-tokoh berpengalaman, dikenal secara personal, dan punya rekam jejak kredibel mencerminkan pendekatan strategis yang mengedepankan efektivitas.
Penempatan figur seperti Sahrin Hamid di posisi komisaris Jakpro diharapkan mampu mendukung arah pembangunan Jakarta secara menyeluruh, khususnya di sektor properti dan infrastruktur yang menjadi bidang utama perusahaan.
