JAKARTA - Dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan menyederhanakan administrasi perpajakan di sektor digital, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Penegasan ini menepis anggapan bahwa pemerintah menerapkan jenis pajak baru bagi pelaku usaha daring (online).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan penambahan kewajiban, melainkan bagian dari langkah fasilitasi administrasi perpajakan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang telah diteken..
“Pemerintah melakukan penunjukan penyelenggara PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai pihak pemungut PPh Pasal 22. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.
Penunjukan Marketplace Bukan Pajak Baru
Kebijakan ini, menurut Menkeu, tidak menghadirkan pungutan baru. Marketplace yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) hanya berfungsi sebagai perantara untuk memungut pajak yang memang sudah menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
“Saya ulangi, tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi, ini lebih memfasilitasi secara administrasi,” tegasnya.
Langkah ini diambil agar pengelolaan pajak dalam aktivitas e-commerce menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Melalui peran marketplace, proses pemungutan PPh dapat dilakukan secara langsung dan transparan, sehingga mengurangi beban pelaporan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang beroperasi secara digital.
Skema Pemungutan dan Batasan Omzet
PMK tersebut menetapkan bahwa marketplace bertugas memungut PPh 22 atas transaksi para pedagang daring yang berjualan di platform mereka. Besaran pajak yang dipungut sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Namun demikian, tidak semua pelaku usaha terkena kewajiban ini. Pemerintah menetapkan ambang batas omzet minimal Rp500 juta per tahun. Artinya, hanya pelaku usaha dengan omzet di atas batas tersebut yang akan dikenakan PPh 22. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha mikro dan kecil agar tetap dapat berkembang tanpa terbebani pajak berlebihan.
Untuk membuktikan kriteria omzet tersebut, pelaku usaha wajib menyampaikan surat pernyataan kepada platform tempat mereka berjualan.
Fokus pada Kepastian Hukum dan Kemudahan Administratif
Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang inklusif di era digital. Dengan penunjukan PPMSE sebagai pemungut pajak, mekanisme administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan mudah dipantau.
Pemerintah juga berharap kebijakan ini mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha daring yang selama ini mengalami kebingungan dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Dalam konteks perkembangan ekonomi digital yang pesat, regulasi semacam ini dianggap sebagai fondasi penting untuk menciptakan keteraturan dan kejelasan hukum. Dengan demikian, para pelaku usaha online bisa menjalankan bisnis mereka tanpa harus dibayangi ketidakpastian regulasi atau kebingungan administratif.
Langkah Bertahap dan Responsif
Sri Mulyani menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan terukur, untuk memastikan adaptasi yang mulus dari semua pihak yang terlibat.
Hal ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mendengar dan memahami kondisi para pelaku usaha digital, khususnya pelaku UMKM yang kini banyak beralih ke platform online untuk memperluas jangkauan pasar.
Dari sisi teknis, peran marketplace sebagai pemungut PPh 22 dinilai mampu memperkuat basis data perpajakan serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan penerimaan negara. Selain itu, pendekatan ini juga meminimalisasi risiko pelaporan ganda dan kesalahan dalam pengisian dokumen perpajakan.
Transparansi dan Edukasi Jadi Kunci
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha daring mengenai ketentuan ini. Upaya sosialisasi dilakukan untuk memastikan para pelaku usaha memahami bahwa kebijakan ini bukan beban tambahan, melainkan penyederhanaan kewajiban yang memang sudah ada.
Dengan pendekatan transparansi dan edukatif, diharapkan para pelaku usaha dapat menerima dan menerapkan kebijakan ini tanpa kesulitan berarti.
Selain itu, kehadiran PMK Nomor 37 Tahun 2025 ini juga merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan nasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dunia usaha saat ini sangat dinamis, terlebih di sektor digital. Maka dari itu, regulasi yang adaptif menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan.
Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Keberhasilan kebijakan ini tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kolaborasi dengan pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce menjadi kunci utama dalam implementasi yang efektif dan adil.
Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan sektor digital tidak hanya berkembang secara pesat, tetapi juga berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional melalui kepatuhan pajak yang baik.
Langkah ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kepentingan fiskal negara. Tanpa membebani pelaku usaha, negara tetap mampu memperkuat basis penerimaan untuk mendukung pembangunan.
Dengan memperjelas peran marketplace dalam pemungutan PPh 22, kebijakan pajak e-commerce kini diarahkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Penegasan dari Menteri Keuangan ini sekaligus menghilangkan kekhawatiran akan munculnya beban pajak baru, karena fokusnya adalah pada penyederhanaan administrasi.
Melalui regulasi yang inklusif, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekonomi digital yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan prinsip keadilan dalam perpajakan.
