JAKARTA - Dalam upaya memperkuat kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di kawasan Sabang, BSI melalui BSI Maslahat terlibat dalam pelaksanaan program sosial yang berskala besar. Program ini dijalankan dengan mengusung misi pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai pendekatan kolaboratif.
Program pemberdayaan ini disebut-sebut melibatkan pendanaan yang signifikan, yakni mencapai angka Rp6,2 miliar. Meski detail lengkap terkait pengelolaan dana tersebut belum dipublikasikan secara luas, langkah BSI Maslahat tetap mencerminkan komitmen kuat lembaga ini dalam mendukung pengembangan desa-desa di wilayah paling barat Indonesia.
Langkah kerja sama tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), khususnya dalam kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang diluncurkan. Melalui program ini, Sabang menjadi salah satu daerah penerima manfaat yang mendapat perhatian khusus dalam rangka peningkatan kapasitas dan tata kelola desa.
Pelaksanaan program yang digarap secara nasional ini menjadikan BSI Maslahat sebagai bagian dari Lembaga Pelaksana Layanan Dukungan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (LPKPPTD). Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pemerintah desa dalam mewujudkan penguatan kelembagaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Sabang, Zakia, menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang cukup positif bagi pemerintah desa. “Kami menyambut baik program ini. Harapan kami, semoga pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dokumen RKP dan RPJMDes,” ujarnya.
Dukungan dari DPMG Sabang juga terlihat dalam keterlibatan mereka pada setiap kegiatan peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh pihak pelaksana program. Zakia menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus mengupayakan pemahaman terhadap teknis pelaksanaan serta memperkuat sinergi agar output dari program tersebut bisa optimal.
Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa, namun juga mengikutsertakan pendamping profesional yang telah menjalani pelatihan secara nasional. Mereka berperan penting dalam memberikan asistensi teknis kepada desa-desa dampingan, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.
Salah satu pendamping lokal di Sabang yang turut berkontribusi dalam program ini menyatakan bahwa pelatihan yang diterima memberikan bekal signifikan dalam membantu desa menjalankan fungsinya secara lebih profesional. “Kami tidak hanya memberikan pendampingan administratif, tetapi juga mendorong desa agar memiliki visi pembangunan jangka panjang yang konkret,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup serangkaian tahapan, mulai dari asesmen awal, pelatihan berjenjang, hingga pengawasan dan monitoring berkala yang dilakukan langsung oleh tim teknis pusat maupun daerah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh desa penerima manfaat memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam mendukung arah pembangunan yang berkelanjutan.
Meskipun belum seluruh informasi teknis terkait besaran dan distribusi dana disampaikan kepada publik, pihak pelaksana menegaskan bahwa setiap tahapan program dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendamping desa, fasilitator, serta tenaga teknis terus berkoordinasi untuk menjaga kualitas layanan dan pencapaian target program.
BSI Maslahat, sebagai mitra strategis program ini, tetap memegang prinsip kerja yang mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan, pemberdayaan, dan pemberian manfaat yang konkret kepada masyarakat. Komitmen tersebut terlihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya di berbagai wilayah Indonesia, termasuk penguatan ekonomi umat melalui sektor usaha mikro, pendidikan, hingga layanan kesehatan berbasis komunitas.
Seorang perangkat desa di wilayah Sabang menyampaikan bahwa kegiatan ini membuka ruang dialog dan pembelajaran baru bagi desa. “Kami merasa lebih percaya diri dalam menyusun rencana pembangunan, apalagi dengan adanya pendamping yang selalu membantu,” ujarnya.
Secara keseluruhan, program P3PD yang melibatkan BSI Maslahat bertujuan untuk menciptakan model desa yang mandiri, partisipatif, dan memiliki sistem pengelolaan pemerintahan yang lebih tertata. Dengan menargetkan ribuan desa secara nasional, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak luas dan berkelanjutan terhadap tata kelola pembangunan di tingkat akar rumput.
Penting untuk digarisbawahi bahwa BSI sebagai lembaga keuangan syariah nasional, bersama BSI Maslahat, terus mengembangkan peran sosialnya melalui berbagai kerja sama dengan kementerian, lembaga, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata implementasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
Meskipun sebagian publik menanti informasi lebih rinci mengenai rincian dana program di Sabang, berbagai pihak di tingkat lokal telah melihat langsung manfaat dari kegiatan ini. Proses pembelajaran, pelatihan, dan pendampingan yang diberikan menjadi bagian integral dari transformasi desa menuju arah yang lebih baik.
Kegiatan seperti ini tidak hanya memperlihatkan sinergi antarlembaga, tetapi juga menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat berjalan secara sistematis jika didukung oleh komitmen, kolaborasi, dan sumber daya yang memadai. Peran BSI Maslahat dalam ekosistem ini menjadi bukti bahwa sektor keuangan syariah pun memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional berbasis masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi nasional penguatan pemerintahan desa, kehadiran program ini di Sabang menjadi awal yang baik untuk perluasan implementasi di wilayah lainnya. Dengan terus melakukan evaluasi, pelibatan aktif masyarakat, serta pelaporan berkala, program ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan desa secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
