JAKARTA - Komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional kembali ditegaskan melalui berbagai langkah konkret yang mendukung program prioritas pemerintah. Melalui pendekatan strategis dan sinergis, OJK menunjukkan keseriusannya dalam mengarahkan industri jasa keuangan agar berperan aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap fokus kebijakan pemerintah, terutama pada sektor-sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.
“Kami tentu mendukung penuh penajaman dan prioritas dari pemerintah untuk industri-industri dan sektor-sektor yang memperoleh perhatian lebih besar ke depannya,” ujarnya.
Salah satu langkah nyata yang tengah dipersiapkan OJK bersama industri keuangan adalah finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi pelajar. Program ini merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Saat ini, sektor perbankan dan pasar modal sedang melakukan finalisasi dari skema pembiayaan yang dapat diberikan bagi operasional pelaksanaan program makan bergizi gratis ini,” jelas Mahendra.
Skema tersebut disusun secara menyeluruh, mencakup pembiayaan operasional (OPEX), refinancing, hingga pembiayaan untuk peningkatan kapasitas ke depan (APEX). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan secara optimal dan menjangkau seluruh lapisan pelajar sesuai dengan target pemerintah.
“Kami melihat bahwa pelaksanaannya, realisasinya akan dapat segera dimulai dalam waktu singkat,” tambah Mahendra dengan optimisme.
Dukungan OJK tidak berhenti pada sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Otoritas ini juga menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan UMKM.
Dalam tahap awal, OJK telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program tersebut, khususnya pada aspek pembiayaan dan intermediasi keuangan. Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan desa yang lebih inklusif dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
“Kami menyambut baik program ini yang memberikan ruang lebih besar untuk menggerakkan ekonomi desa dan mendorong sektor UMKM,” kata Mahendra.
OJK mendorong lembaga perbankan dan pelaku jasa keuangan lainnya untuk menyusun skema pembiayaan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan begitu, koperasi desa dapat menjadi pilar utama dalam mendistribusikan akses pembiayaan ke masyarakat di tingkat akar rumput.
Lebih lanjut, Mahendra menegaskan bahwa keterlibatan OJK dalam program ini bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga bersifat strategis. Tujuannya adalah memastikan koperasi desa memiliki akses terhadap pendanaan yang memadai serta terintegrasi dalam sistem keuangan formal. Ini menjadi langkah penting dalam mempercepat inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi.
“OJK ikut dalam program piloting yang sedang berjalan, dan memahami dengan baik skema-skema pembiayaan serta intermediasi yang dapat dilakukan oleh sektor keuangan,” jelas Mahendra.
Dengan pendekatan ini, koperasi desa diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, OJK melihat bahwa keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif yang lebih luas dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Melalui peran pengawasan dan pembinaan yang dijalankan secara konsisten, OJK menunjukkan bagaimana sektor jasa keuangan dapat difungsikan sebagai alat untuk mencapai pembangunan inklusif. Fokus tidak hanya diberikan kepada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga pada perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah, OJK, dan pelaku industri keuangan menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai program strategis ini. Dengan landasan regulasi yang adaptif serta koordinasi yang baik antar-lembaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dari pusat hingga ke pelosok desa.
Langkah-langkah yang diambil OJK dalam mendukung program pemerintah menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya berperan sebagai pengawas sektor jasa keuangan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pembangunan nasional. Komitmen ini menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif, resilien, dan berpihak pada masyarakat luas.
Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi yang telah berjalan, OJK terus memperkuat eksistensinya sebagai institusi yang tidak hanya menjamin stabilitas keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian agenda pembangunan nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
