JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi akar rumput semakin nyata dengan kehadiran Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Setelah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, koperasi ini kini mendapatkan peluang baru untuk menjalankan bisnis di sektor energi rakyat.
Langkah tersebut datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka ruang bagi KopDes Merah Putih untuk menjadi sub pangkalan penyalur LPG 3 kilogram (kg). Skema ini dinilai bisa memperkuat peran koperasi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok energi bagi masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan koperasi di tingkat desa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa KopDes Merah Putih telah memiliki fondasi bisnis yang kuat dan lengkap. Mulai dari distribusi pupuk subsidi, gerai sembako, layanan keuangan, hingga apotek. Kini, koperasi tersebut diperkuat lagi dengan peluang di bidang energi rumah tangga. “Kopdes Merah Putih itu kan ada pangkalan, dan mereka kita kasih revisi ruang untuk menjadi sub pangkalan,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, akan segera diterbitkan aturan teknis yang mengatur bagaimana koperasi desa ini bisa berperan dalam mendistribusikan LPG bersubsidi ke masyarakat. Pihaknya juga tengah mengkaji kuota distribusi LPG yang akan disalurkan melalui sub pangkalan KopDes tersebut. “Sub pangkalan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan produktivitas dari penyerapan LPG di sub pangkalan-sub pangkalan,” lanjut Bahlil.
Langkah ini diharapkan menjadi jalan baru dalam memperkuat sistem distribusi energi secara inklusif. Tidak hanya berorientasi pada efisiensi, namun juga pemerataan ekonomi hingga pelosok desa.
Lebih dari sekadar saluran distribusi, keterlibatan KopDes Merah Putih dalam jaringan penyaluran LPG subsidi menjadi langkah strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Dengan menjangkau langsung masyarakat, koperasi ini bisa menghadirkan layanan energi yang lebih mudah diakses, transparan, dan dekat dengan kebutuhan warga.
Dukungan serupa juga datang dari Kementerian Koperasi dan UKM. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menyatakan bahwa KopDes Merah Putih akan diberi sejumlah kewenangan lebih luas dalam menjalankan aktivitas bisnis, termasuk menjadi penyalur berbagai produk unggulan dari BUMN. “Kopdes kelurahan Merah Putih itu nanti akan diberi privilege untuk menjual gas LPG 3 kg. Jadi nambah (penjual), agen tetap ada. Nggak cuma itu, kita juga dorong jadi penyalur produk BRI, Brilink, pupuk subsidi gitu,” ujar Ferry.
Langkah ini dipandang sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperluas partisipasi koperasi dalam kegiatan ekonomi nasional. Dengan memberikan peluang pada koperasi desa untuk menangani distribusi LPG 3 kg dan produk BUMN lainnya, maka jalur distribusi bisa lebih merata dan tepat sasaran.
Selain menjadi sub pangkalan LPG, KopDes Merah Putih juga diarahkan untuk menjadi simpul layanan ekonomi terpadu di desa. Keberadaannya bukan sekadar tempat jual beli, melainkan pusat pelayanan untuk sembako, logistik, kesehatan, dan transaksi keuangan.
Model bisnis koperasi desa seperti ini diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan. Pasalnya, setiap keuntungan yang dihasilkan akan kembali ke anggota koperasi dan masyarakat sekitar, bukan ke segelintir pelaku usaha saja.
Pemerintah juga memastikan bahwa langkah pemberian ruang usaha ini tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan ketat. Proses distribusi LPG 3 kg yang dikelola KopDes tetap harus memenuhi aspek akuntabilitas dan efisiensi. Dengan pengawasan tersebut, diharapkan distribusi subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan menghindari penyimpangan.
Penguatan peran KopDes Merah Putih ini sekaligus menjawab tantangan pemerataan distribusi energi dan kebutuhan pokok. Dengan basis di desa, koperasi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang sering kali luput dari perhatian pasar komersial.
Selain berdampak secara ekonomi, inisiatif ini juga membawa nilai sosial yang tinggi. Koperasi yang dikelola warga lokal dapat menjadi ruang pemberdayaan dan pelatihan. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses distribusi dan pengelolaan usaha.
Langkah konkret yang diambil pemerintah dengan melibatkan KopDes dalam distribusi LPG 3 kg menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Kolaborasi antara kementerian teknis dan lembaga koperasi diyakini mampu menciptakan rantai distribusi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan sistem ini, koperasi bukan hanya berperan sebagai pelengkap, melainkan sebagai motor utama penggerak ekonomi desa. Pendekatan ini sejalan dengan semangat membangun dari pinggiran, sebagaimana menjadi fokus utama program pemerintahan.
KopDes Merah Putih telah menjadi cerminan dari inovasi koperasi di era modern. Pendekatan bisnis yang menyatu dengan pelayanan masyarakat membuka peluang baru bagi kebangkitan ekonomi lokal. Dukungan dari berbagai kementerian dan keberpihakan pemerintah menjadi modal penting untuk mengembangkan koperasi desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.
Melalui kebijakan ini, koperasi tak lagi dipandang sebagai entitas lama yang stagnan, tapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Ruang yang diberikan kepada KopDes Merah Putih menjadi contoh bahwa koperasi bisa terlibat aktif dalam ekosistem bisnis yang lebih besar, dari hulu ke hilir.
