JAKARTA - Upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Dengan langkah strategis, BNI kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra aktif pemerintah dalam mempercepat program perumahan nasional.
Sebagai bagian dari sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BNI memperoleh mandat penting untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Untuk tahun 2025, kuota penyaluran BNI mencapai 25.000 unit, meningkat tajam dari kuota awal tahun sebelumnya yang hanya 10.750 unit.
Langkah ini menjadi kontribusi signifikan terhadap keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah, sebuah program ambisius yang bertujuan mengatasi backlog perumahan nasional. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) digelar di Grha BNI, Jakarta, dan melibatkan tiga pihak utama: BNI, Kemen PKP, dan BP Tapera.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Menteri PKP RI Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Momen tersebut juga disertai pelaksanaan janji angsuran massal secara hybrid yang diikuti 779 debitur KPR subsidi. Delapan perwakilan hadir secara langsung, sementara ratusan lainnya bergabung secara daring dari berbagai wilayah di Indonesia.
Apresiasi tinggi disampaikan langsung oleh Menteri PKP RI, Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara. Ia menyampaikan bahwa langkah BNI sangat berarti bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mendambakan hunian layak.
“Hari ini, 779 debitur telah melaksanakan janji massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah family yang bakal mempunyai tempat tinggal layak,” ujar Maruarar.
Senada dengan hal itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi nyata BNI dalam mendukung program pembiayaan perumahan bersubsidi.
“Hingga hari ini, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar,” tutur Heru.
Sementara itu, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah menjadi semangat bagi BNI untuk terus hadir memberikan solusi nyata di sektor pembiayaan perumahan.
“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah corak nyata dari komitmen kami untuk datang di tengah masyarakat,” ujar Putrama.
Langkah BNI ini tidak hanya menandai dukungan institusi terhadap program prioritas nasional, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dan komitmen perbankan dalam menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Melalui penyaluran KPR FLPP, BNI tidak sekadar menjadi lembaga penyalur kredit, melainkan mitra aktif pembangunan nasional yang berorientasi pada inklusi finansial dan pemerataan akses perumahan.
Program ini dinilai sejalan dengan semangat membangun keberlanjutan sosial melalui sektor keuangan. Keikutsertaan BNI dalam KPR FLPP juga mendukung penguatan stabilitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah melalui kepemilikan aset hunian.
Dengan meningkatnya kuota penyaluran FLPP yang diperoleh, BNI menunjukkan kesiapannya untuk berperan lebih besar. Peningkatan dua kali lipat lebih dari kuota sebelumnya mempertegas posisi BNI dalam ekosistem pembiayaan rumah rakyat.
Langkah ini sekaligus mencerminkan sinergi positif antara pemerintah dan sektor perbankan dalam mengatasi tantangan kepemilikan rumah yang selama ini dihadapi kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini, BNI tidak hanya mengusung pendekatan bisnis semata, melainkan juga mengedepankan tanggung jawab sosial melalui layanan keuangan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Program KPR FLPP sendiri merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan kemudahan bagi MBR dalam mengakses pembiayaan rumah dengan skema subsidi. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni dengan suku bunga rendah dan tenor panjang.
Kepercayaan pemerintah terhadap BNI dalam menyalurkan program ini memperlihatkan rekam jejak yang positif dari lembaga keuangan pelat merah tersebut. Dengan pengalaman dan jaringan luas, BNI dinilai mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan secara efisien dan tepat sasaran.
Langkah ke depan, BNI berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pengembang perumahan, lembaga pembiayaan, serta instansi pemerintah, guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tepat guna.
Dengan memperluas cakupan penyaluran dan mempercepat realisasi KPR subsidi, BNI berharap dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian target pemerintah dalam menyediakan hunian layak untuk seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
