JAKARTA - Upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam memperkuat sistem perlindungan tenaga kesehatan (nakes) kembali ditunjukkan melalui perluasan program vaksinasi hepatitis B. Langkah strategis ini tidak hanya menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap garda terdepan layanan kesehatan, tetapi juga mendorong kualitas layanan medis secara keseluruhan.
Dalam pelaksanaannya, Kemenkes menemukan bahwa lebih dari 11.000 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia teridentifikasi reaktif hepatitis B. Temuan ini menjadi salah satu landasan utama bagi Kemenkes untuk mempercepat cakupan vaksinasi sebagai langkah antisipatif dan preventif.
"Sebanyak 11.264 nakes teridentifikasi reaktif hepatitis B berdasarkan hasil skrining yang kami lakukan," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi.
Skrining hepatitis B ini dilakukan secara bertahap terhadap lebih dari 230 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai fasilitas layanan kesehatan di tanah air. Dalam program ini, Kemenkes menargetkan seluruh nakes menerima pemeriksaan dan mendapatkan vaksinasi bila terbukti belum memiliki antibodi terhadap hepatitis B.
Kegiatan skrining dan vaksinasi ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian hepatitis B yang telah dirancang. Imran menjelaskan bahwa hepatitis B merupakan ancaman serius, terutama bagi para tenaga kesehatan yang kerap berada dalam situasi berisiko tinggi, seperti kontak langsung dengan darah pasien atau bahan infeksius lainnya.
“Kita tahu tenaga kesehatan memiliki risiko lebih tinggi terhadap paparan hepatitis B karena kontak dengan pasien, alat tajam, dan darah. Karena itu, perlindungan terhadap mereka sangat penting,” kata Imran.
Dari hasil skrining yang telah dilakukan, 15% di antaranya menunjukkan hasil reaktif hepatitis B. Angka ini terbilang signifikan dan menegaskan pentingnya skrining sebagai langkah awal yang krusial dalam penanggulangan penyakit menular.
Imran menambahkan, sebanyak 167.138 nakes hasilnya non-reaktif dan telah diberikan vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu tertentu sesuai protokol medis, sehingga terbentuk antibodi yang cukup untuk menangkal virus hepatitis B.
Program ini menyasar nakes yang bekerja di seluruh jenis fasilitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga klinik mandiri. Kemenkes juga melibatkan dinas kesehatan daerah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, termasuk dalam aspek distribusi vaksin dan pelaporan hasil.
Vaksinasi hepatitis B bagi nakes menjadi langkah lanjutan dari komitmen pemerintah dalam mengeliminasi hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Target nasional adalah eliminasi hepatitis B pada tahun 2030, sejalan dengan target global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kemenkes menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada skrining dan vaksinasi saja, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan pelatihan. Nakes dibekali pemahaman tentang cara pencegahan penularan hepatitis, termasuk penerapan standar keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan pengelolaan limbah medis.
Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para tenaga kesehatan. Selain itu, para nakes juga dapat menjadi agen edukasi bagi masyarakat luas terkait pentingnya vaksinasi hepatitis dan pencegahan penularan penyakit menular lainnya.
Menurut Imran, meski hepatitis B dapat dicegah melalui vaksinasi, banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses atau informasi memadai. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan yang telah divaksin dan memiliki pengetahuan cukup sangat penting dalam menyosialisasikan informasi ini ke tengah masyarakat.
"Melalui vaksinasi ini, kami tidak hanya melindungi nakes tapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional. Tenaga kesehatan yang sehat akan lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Data dari WHO menunjukkan bahwa hepatitis B merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat penyakit menular di dunia, dengan lebih dari 800.000 kematian setiap tahunnya. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 7% dari populasi terinfeksi hepatitis B kronis.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Oleh sebab itu, upaya perlindungan terhadap nakes dianggap sebagai salah satu prioritas utama dalam pengendalian hepatitis di Indonesia.
Selain itu, program vaksinasi ini juga menjadi bagian dari pendekatan promotif dan preventif yang diusung Kemenkes dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan kesehatan dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit yang bisa dicegah seperti hepatitis.
Imran menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, termasuk pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan.
“Kami mengapresiasi dukungan semua pihak yang ikut mendorong keberhasilan skrining dan vaksinasi hepatitis B ini. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Ke depan, Kemenkes akan terus memperluas jangkauan program vaksinasi, termasuk bagi kelompok rentan lainnya. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan vaksin, alat skrining, serta tenaga kesehatan terlatih agar program ini berjalan optimal di seluruh daerah.
Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, harapan untuk menekan prevalensi hepatitis B di kalangan tenaga kesehatan dapat terwujud. Dan lebih jauh lagi, program ini menjadi bagian penting dari upaya bersama menuju Indonesia yang lebih sehat.
