JAKARTA - Pemerintah Kota Pekanbaru tengah merancang langkah inovatif dalam pengelolaan parkir di ritel modern demi menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu poin penting dalam rencana tersebut adalah penghapusan retribusi parkir tradisional di pusat-pusat ritel seperti Alfamart dan Indomaret, disertai penerapan kebijakan pajak parkir yang lebih terstruktur dan jelas.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa penghapusan retribusi parkir di lokasi-lokasi ritel modern akan memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mengurangi praktik parkir liar yang selama ini merugikan para pengguna jalan. “Penghapusan retribusi parkir di Alfamart dan Indomaret akan memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus mengurangi praktik parkir liar yang merugikan pengendara,” ujarnya.
Upaya ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi Pemko Pekanbaru untuk mengelola parkir secara lebih profesional dan berkeadilan fiskal. Pajak parkir yang akan dikenakan pada pelaku usaha ritel modern yang menyediakan lahan parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial yang adil bagi pendapatan daerah. Dengan sistem pajak seperti ini, pengelolaan parkir menjadi lebih transparan dan tidak membebani konsumen secara langsung.
“Sebagai pengganti retribusi, kebijakan pajak parkir memberikan model yang tertib dan tidak memberatkan masyarakat, serta sekaligus berkontribusi pada pendapatan daerah secara adil,” tambah Agung.
Namun, kebijakan ini bukan semata-mata soal pendapatan. Pemko Pekanbaru juga berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlangsungan usaha ritel modern. Oleh karena itu, pihak pemerintah berupaya menyusun regulasi yang tidak hanya berpihak pada warga, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi para pelaku usaha.
“Kami akan terus mendorong model kebijakan yang tidak membebani warga. Tetapi, kami tetap memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” jelas Agung.
Penerapan kebijakan pajak parkir tidak hanya mengenai aspek fiskal semata, melainkan juga bertujuan mendukung pengembangan fasilitas publik yang lebih baik bagi warga Pekanbaru. Pendapatan dari pajak parkir diharapkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan kota, sehingga seluruh warga dapat merasakan manfaat secara langsung.
Selain itu, Pemko Pekanbaru menerapkan prinsip kolaborasi dalam merumuskan kebijakan ini. Pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga tokoh masyarakat, agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan sejalan dengan aspirasi warga.
Agung menegaskan, “Dengan semangat kolaborasi, kami ingin menghadirkan kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga. Parkir bukan sekadar soal tempat kendaraan, tetapi juga bagian dari tata kelola kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.”
Langkah ini menjadi contoh kebijakan kota yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana pengelolaan pajak yang tepat dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga.
Dengan sistem pajak parkir yang lebih baik dan penghapusan retribusi lama, Pekanbaru menampilkan komitmen kuat untuk menciptakan tata kelola kota yang modern dan adil, sekaligus mendukung perkembangan usaha ritel modern tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Kebijakan inovatif ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kota-kota lain yang juga menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan parkir, terutama di tengah pesatnya perkembangan ritel modern yang semakin mempengaruhi pola tata penggunaan ruang dan fasilitas publik.
Upaya pemerintah Pekanbaru dengan menerapkan pajak parkir di ritel modern merupakan salah satu langkah positif untuk mewujudkan kota yang lebih tertib, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan pendekatan yang matang dan partisipatif, kebijakan ini membuka peluang bagi terciptanya sistem yang lebih berkeadilan, sehingga seluruh warga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.
Secara keseluruhan, penghapusan retribusi dan fokus pada penerapan pajak parkir yang transparan serta adil menjadi terobosan yang layak diapresiasi. Tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai jalan dalam mengoptimalkan layanan publik dan memajukan kesejahteraan masyarakat Pekanbaru secara menyeluruh.
