JAKARTA - Peringatan Hari Pajak 2025 tidak hanya menjadi ajang refleksi atas peran vital penerimaan negara, tetapi juga momen strategis untuk mendorong pembaruan sistem perpajakan nasional. Dalam dinamika global dan domestik yang terus berubah, digitalisasi menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pajak yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan.
Transformasi digital di bidang perpajakan bukan semata-mata soal teknologi, melainkan berkaitan erat dengan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Hari Pajak 2025 mengusung semangat pembaruan yang selaras dengan arah pembangunan Indonesia menuju negara maju berbasis digital.
Mendorong Layanan Pajak yang Lebih Efisien
Salah satu tujuan utama dari digitalisasi perpajakan adalah untuk memangkas proses birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam berbagai kesempatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan bahwa transformasi digital akan membawa dampak signifikan terhadap kepatuhan sukarela (voluntary compliance).
Melalui sistem inti administrasi perpajakan yang tengah dikembangkan, DJP berkomitmen menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi Wajib Pajak. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga menyediakan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring.
“Digitalisasi tidak hanya soal perangkat lunak. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem ini bisa menjawab tantangan layanan yang semakin kompleks,” ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
Adaptif terhadap Perubahan Ekonomi
Keunggulan dari sistem perpajakan digital juga terletak pada kemampuannya dalam merespons perubahan struktur ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi digital, transaksi lintas batas, serta model bisnis baru yang terus berkembang.
Di tengah transformasi ekonomi yang semakin cepat, sistem pajak perlu menyesuaikan dengan cara-cara baru dalam bertransaksi. Digitalisasi menjadi jembatan untuk mengintegrasikan data, meningkatkan akurasi pemungutan pajak, dan mengurangi potensi kebocoran.
Pemerintah juga aktif memperluas basis data perpajakan, mengintegrasikan data lintas instansi, dan memanfaatkan analisis data dalam proses penegakan kepatuhan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan bisa bekerja secara lebih adil dan merata bagi seluruh pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil.
Pendidikan Pajak sebagai Fondasi Kesadaran
Momentum Hari Pajak juga dimanfaatkan untuk memperkuat literasi dan kesadaran pajak di masyarakat. Pendidikan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas.
Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antar pihak dalam mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya pajak sudah semakin intensif. Program inklusi perpajakan di sekolah dan perguruan tinggi menjadi salah satu cara efektif untuk membentuk pemahaman bahwa pajak adalah instrumen pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Kami ingin menanamkan pemahaman bahwa pajak itu hadir dalam setiap aspek kehidupan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama,” kata Suryo Utomo.
Kesiapan SDM Jadi Kunci Sukses Digitalisasi
Selain kesiapan teknologi, sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menyukseskan transformasi digital. DJP terus melakukan pelatihan internal untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar mampu beradaptasi dengan sistem baru dan dinamika layanan digital.
Hal ini mencerminkan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggantian sistem manual, melainkan perubahan cara kerja dan pola pikir seluruh ekosistem perpajakan. Kolaborasi, kecepatan, dan inovasi menjadi nilai-nilai baru yang mendorong DJP semakin modern dan relevan dengan tuntutan zaman.
Komitmen Menuju Masa Depan Perpajakan
Hari Pajak 2025 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang kuat dan inklusif. Pembenahan administrasi, penguatan basis data, integrasi sistem, hingga pembangunan ekosistem pajak berbasis digital adalah langkah strategis yang tidak hanya menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengelolaan negara secara berkelanjutan.
Melalui berbagai reformasi yang telah dijalankan, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.
Dalam konteks global, langkah-langkah ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional yang menekankan pada transparansi, keadilan, dan efisiensi. Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia terus terlibat aktif dalam diskusi dan kerja sama perpajakan internasional, termasuk di bawah forum G20 dan OECD.
Peringatan Hari Pajak 2025 menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ini adalah pengingat akan pentingnya inovasi dan komitmen berkelanjutan dalam membangun sistem pajak yang dapat menjawab tantangan hari ini dan masa depan.
Dengan mengedepankan digitalisasi, peningkatan pelayanan, dan edukasi publik, Indonesia tidak hanya bergerak menuju sistem perpajakan yang lebih modern, tetapi juga memperkuat pondasi bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
