Pajak

Pajak untuk Akses Pendidikan Merata

Pajak untuk Akses Pendidikan Merata
Pajak untuk Akses Pendidikan Merata

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas semakin konkret dengan akan diluncurkannya Sekolah Rakyat. Program ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam transformasi sosial, tetapi juga bukti nyata pemanfaatan uang pajak untuk mendukung generasi muda Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat akan dimulai pada 14 Juli 2025. Sebelumnya, Kemensos telah melakukan simulasi kegiatan di dua lokasi percontohan, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Simulasi itu berlangsung selama dua hari berturut-turut untuk memastikan kesiapan seluruh aspek program.

“Kita melakukan simulasi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan selama 24 jam penuh,” ujar Gus Ipul.

Program ini dirancang sebagai sistem pendidikan penuh waktu (boarding school) yang memberikan fasilitas dan layanan lengkap untuk siswa. Di Sentra Handayani, sebanyak 75 siswa SMP akan ditampung, sedangkan STPL Bekasi akan menampung hingga 180 siswa jenjang SMA. Secara keseluruhan, terdapat 100 sekolah rakyat yang direncanakan akan beroperasi secara bertahap mulai pertengahan Juli ini, dengan total 9.755 siswa telah terdaftar dalam tahap pertama.

Setiap siswa mendapatkan berbagai kebutuhan dasar pendidikan yang disiapkan secara menyeluruh oleh negara. Ini mencakup tas sekolah yang berisi seragam lengkap, sepatu, perlengkapan ibadah, alat tulis, hingga perlengkapan kebersihan.

Bahkan, siswa juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis saat awal masuk dan selama proses belajar mengajar berlangsung. Pemerintah juga telah menyiapkan sistem pemantauan kesehatan berkala, terutama bagi siswa yang mungkin terindikasi memiliki penyakit menular.

“Nanti juga ada tes talent DNA. Tes ini adalah semacam aplikasi untuk mengetahui kemampuan siswa dengan AI yang sudah dilatih. Jadi ini khusus dan beliau memberikan secara gratis untuk sekolah rakyat,” jelas Gus Ipul. Tes tersebut bertujuan untuk memetakan potensi anak-anak agar bisa diarahkan ke jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Orang tua siswa juga diminta untuk tidak khawatir, karena pemerintah akan memastikan bahwa seluruh kebutuhan anak-anak ditanggung secara penuh. Dukungan penuh dari keluarga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini.

“Semua kebutuhan disediakan. Jadi, orang tua cukup mempercayakan anaknya kepada sekolah rakyat ini,” kata Gus Ipul menambahkan.

Program ini bukan hanya tentang akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam membentuk masa depan anak-anak Indonesia, terutama dari kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

Anggaran untuk operasionalisasi sekolah rakyat pada tahun ini mencapai Rp2,4 triliun, dari total alokasi sebesar Rp10,9 triliun. Seluruh pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak. Sekitar 70% dari seluruh anggaran negara berasal dari pajak, menjadikannya tulang punggung utama pembiayaan berbagai program sosial dan pembangunan nasional.

Pajak yang dibayarkan masyarakat, baik individu maupun badan usaha, telah menjadi fondasi utama realisasi program-program strategis seperti Sekolah Rakyat. Pemerintah melalui program ini menunjukkan bagaimana uang pajak digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran untuk kepentingan publik.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu. Dengan sistem belajar yang menyeluruh, program ini dirancang untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh, sehat, dan berdaya saing.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi percontohan sistem pendidikan berbasis negara yang mengedepankan keadilan sosial.

Peluncuran Sekolah Rakyat juga menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal yang dikelola dengan baik bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran program ini menambah daftar bukti bahwa pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi sosial jangka panjang.

Melalui sinergi antara lembaga-lembaga negara, masyarakat, dan kekuatan fiskal nasional, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan masa depan cerah bagi ribuan anak Indonesia. Dalam waktu dekat, tidak hanya 100 sekolah yang akan beroperasi, tetapi program ini berpeluang diperluas lebih jauh ke seluruh penjuru Indonesia.

Dengan dukungan kuat dari sektor perpajakan, Sekolah Rakyat bukan sekadar mimpi tapi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih adil dan cerdas.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index