JAKARTA - Nasib malang dialami sebuah perusahaan travel penyelenggara perjalanan umrah di Jakarta. Bukan karena sepi peminat, tetapi lantaran ulah tak bertanggung jawab seorang karyawannya sendiri yang diduga menggelapkan dana jemaah hingga mencapai Rp10 miliar.
Kasus ini mengemuka setelah salah satu karyawan internal perusahaan travel tersebut, berinisial YN, diketahui melakukan tindakan penyelewengan dana. Uang yang seharusnya digunakan untuk membiayai keberangkatan jemaah umrah diduga kuat dialihkan ke rekening pribadinya.
“Pelaku melakukan penggelapan dan memalsukkan invoice-nya, suruh klien untuk kirim uang ke rekening dia. Sudah berlangsung hampir 2 tahun,” ungkap pemilik perusahaan travel, Lily Njomin.
Audit Menguak Skandal
Skema kecurangan ini terbongkar melalui audit internal perusahaan. Dalam proses pengecekan keuangan, ditemukan ketidaksesuaian antara dana yang masuk dengan jumlah calon jemaah yang terdaftar. Setelah ditelusuri, sejumlah besar dana ternyata tidak tercatat masuk ke rekening perusahaan.
Kecurigaan semakin menguat ketika ditemukan bahwa invoice pembayaran yang diterima klien palsu. Dengan kata lain, klien diminta mengirimkan uang ke rekening yang bukan bagian dari sistem resmi perusahaan, melainkan ke rekening pribadi YN.
Audit tersebut menjadi titik awal pengungkapan kasus yang kini menyeret YN ke proses hukum.
Kerugian Bukan Sekadar Finansial
Bagi perusahaan travel, dampak kasus ini jauh lebih besar dari sekadar kerugian materi. Nama baik yang selama ini dibangun ikut tercoreng akibat tindakan oknum internal. Di media sosial, perusahaan bahkan sempat dituding sebagai penipu oleh para korban.
"Padahal kita korban, dirugikan. Tapi ternyata dibilang saya dan perusahaan kami ini menjadi penipu. Jadi kita tambah rugi lebih banyak," kata Lily Njomin dengan nada kecewa.
Dalam kasus ini, Lily merasa pihaknya ikut menjadi korban atas ulah karyawannya. Selain kehilangan uang jemaah yang jumlahnya fantastis, reputasi perusahaan travel yang ia kelola ikut tercemar di hadapan publik.
Para Korban Menempuh Jalur Hukum
Tak tinggal diam, para calon jemaah yang merasa dirugikan mengambil langkah tegas. Mereka melaporkan perusahaan tempat YN bekerja ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan kasus ini ke media sosial dengan tujuan memperingatkan calon jemaah lainnya agar lebih waspada.
Meskipun langkah ini dianggap wajar oleh sebagian pihak karena mereka merasa ditipu, di sisi lain tindakan itu semakin menambah tekanan bagi perusahaan travel yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam penggelapan.
Sudah Masuk Tahap Penyidikan
Pihak kepolisian telah menindaklanjuti laporan terkait dugaan penggelapan dana umrah ini. Kasusnya kini tengah diproses di dua wilayah hukum berbeda, yakni Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Jakarta Pusat.
Proses penyidikan sudah berjalan, namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai status hukum dari pelaku utama YN maupun bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap perusahaan tempatnya bekerja.
Pihak travel berharap kasus ini segera mendapat titik terang agar nama baik mereka bisa dipulihkan.
Refleksi Bagi Dunia Travel Umrah
Kasus penggelapan dana jemaah bukan kali ini saja terjadi di dunia penyelenggaraan umrah. Ini menjadi refleksi penting bagi perusahaan-perusahaan travel untuk memperketat pengawasan internal dan memperbaiki sistem audit keuangan mereka.
Mekanisme pembayaran, verifikasi invoice, dan keabsahan rekening tujuan harus terus diperiksa dengan ketat. Sistem digitalisasi pun harus ditingkatkan agar dapat meminimalkan peluang penyimpangan oleh oknum.
Perusahaan penyelenggara umrah juga diharapkan lebih transparan kepada para jemaah, termasuk menyediakan jalur komunikasi yang jelas dan mudah diakses untuk pelaporan masalah.
Waspada Sebelum Transfer Dana Umrah
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat. Sebelum melakukan pembayaran umrah, penting untuk memastikan bahwa dana disalurkan ke rekening resmi milik perusahaan yang terdaftar secara legal.
Verifikasi bisa dilakukan dengan mengecek legalitas perusahaan melalui situs resmi Kementerian Agama atau melalui asosiasi penyelenggara umrah resmi. Jemaah juga perlu mencermati kelengkapan dokumen seperti invoice, kontrak perjalanan, dan rincian itinerary.
Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan. Tindakan preventif seperti menyimpan bukti transfer dan memastikan kejelasan jadwal keberangkatan bisa menjadi pelindung awal dari potensi penipuan.
Penegakan Hukum Jadi Ujian
Kini bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Proses penyidikan yang berjalan di dua kepolisian berbeda diharapkan dapat segera menemukan titik terang, tak hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap industri travel umrah.
Dengan dana jemaah yang mencapai Rp10 miliar dan kerugian reputasi perusahaan yang tak ternilai, kasus ini bukan perkara kecil. Penanganan yang profesional dan transparan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan rasa aman calon jemaah umrah di Indonesia.
