JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan capaian mengesankan dalam berbagai sektor strategis. Salah satu aspek yang mendapat apresiasi paling tinggi adalah bidang sosial dan budaya. Dalam paparan terbarunya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, mengungkap bahwa hasil survei publik yang digelar pada akhir Juni hingga awal Juli 2025 mencatat angka kepuasan mencapai 95,1 persen untuk sektor sosial dan budaya.
Sorotan ini memperlihatkan bahwa masyarakat menilai kebijakan pemerintahan Prabowo memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan dinamika sosial budaya di Indonesia. Capaian tersebut bahkan melampaui sektor-sektor lainnya, seperti keamanan yang memperoleh tingkat kepuasan sebesar 83 persen dan sektor politik sebesar 70,7 persen.
"Publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan persentase kepuasan mencapai 82,7%," ujar Budi Gunawan di Kompleks Parlemen, seperti dilansir Bloomberg Technoz.
Angka kepuasan keseluruhan terhadap kinerja pemerintahan ini menjadi penanda penting atas keberhasilan strategi dan program kerja yang telah diluncurkan dalam kurun waktu awal pemerintahan. Dari sisi manajemen sosial budaya, berbagai program pemberdayaan masyarakat, promosi nilai-nilai kebangsaan, pelestarian budaya lokal, hingga edukasi digital dinilai memberikan dampak langsung yang dirasakan publik.
Dukungan Publik Menguat, Stabilitas Terjaga
Dalam keterangannya, Budi Gunawan juga menekankan bahwa dukungan masyarakat yang tinggi tak lepas dari hasil kerja kolektif pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Meningkatnya kepercayaan publik diyakini sebagai indikator bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini dinilai sejalan dengan aspirasi rakyat.
“Data ini menjadi indikator bahwa upaya kolektif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan mulai menunjukkan hasil positif, terlihat dari meningkatnya kepercayaan publik,” jelas Budi yang juga merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Meski demikian, ia tidak menampik masih adanya ruang yang perlu dibenahi. Sektor penegakan hukum, misalnya, masih mendapatkan catatan dari masyarakat. Dalam survei yang sama, hanya 67,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja di sektor tersebut. Sedangkan pada aspek ekonomi makro, tingkat kepuasan bahkan sedikit lebih rendah, yakni 67,4 persen.
Hal ini menurut Budi menjadi tantangan serius yang perlu disikapi dengan kerja yang lebih terfokus dan kebijakan yang lebih progresif. “Kami menyadari bahwa tidak semua sektor bisa langsung memuaskan publik, terutama dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan seperti saat ini,” ujarnya.
Tantangan Disinformasi dan Strategi Komunikasi
Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan juga menyinggung persoalan yang tak kalah penting: disinformasi di ruang digital. Menurutnya, penyebaran hoaks dan narasi menyesatkan menjadi ancaman serius terhadap upaya pemerintah menjaga legitimasi kebijakan di mata publik.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang efektif, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan kebijakan secara tepat sasaran kepada masyarakat.
“Kami menilai penting untuk memperkuat narasi kebijakan secara terintegrasi, termasuk menyusun kontra-narasi yang efektif guna menangkal informasi yang menyesatkan,” ujar Budi.
Menurutnya, tanpa sistem komunikasi yang baik, capaian kebijakan pemerintah di berbagai bidang bisa tergerus oleh persepsi publik yang dibentuk oleh informasi tidak akurat. Dalam konteks sosial budaya, tantangan disinformasi bahkan lebih berisiko karena bisa memicu polarisasi, konflik identitas, hingga mengganggu kohesi sosial.
Mengawal Konsolidasi Sosial Budaya
Tingginya angka kepuasan di sektor sosial budaya memberi sinyal bahwa masyarakat merasakan hasil nyata dari program yang mengutamakan nilai-nilai lokal, budaya nusantara, serta peningkatan kualitas hidup berbasis komunitas. Pemerintah dianggap berhasil membangun ekosistem sosial yang lebih harmonis di tengah perbedaan.
Apresiasi ini tentunya tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, tapi juga menunjukkan adanya konsolidasi sosial yang berjalan efektif. Hal tersebut penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menguatkan fondasi persatuan di tengah beragam tantangan global.
Namun, konsolidasi sosial budaya tidak bisa berhenti pada angka survei semata. Ke depan, tantangan seperti urbanisasi, migrasi digital, dan globalisasi nilai akan menjadi ujian nyata bagi konsistensi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang mencapai 82,7 persen, dan kinerja sektor sosial budaya yang mencatat rekor tertinggi yakni 95,1 persen, pemerintahan ini tampak sedang berada dalam posisi strategis untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih luas. Namun, sejumlah catatan pada sektor lain seperti penegakan hukum dan ekonomi makro menjadi pengingat bahwa pemerintahan ini perlu terus menjaga momentum dan melakukan evaluasi menyeluruh secara berkelanjutan.
Kinerja tinggi di bidang sosial budaya bisa menjadi model keberhasilan yang direplikasi di sektor lain. Dengan dukungan komunikasi publik yang kuat dan respons cepat terhadap disinformasi, kepercayaan masyarakat diyakini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.
