JAKARTA - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mendukung pemerataan pendidikan kembali ditegaskan lewat langkah strategis yang melibatkan perguruan tinggi swasta di daerah tersebut. Melalui program unggulan bernama Gratispol, pemerintah daerah secara resmi menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang bebas biaya bagi anak-anak Kalimantan Timur.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan nyata terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) di tengah tantangan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang semakin menyusut. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan secara simbolis oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama perwakilan dari sejumlah PTS, bertempat di Aula Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud (Harum), Wakil Gubernur H. Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Syirajuddin, Kepala Biro Kesra Dasmiah, serta para pemimpin perguruan tinggi swasta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan rasa syukur atas berlangsungnya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya program Gratispol sebagai upaya membangun kemitraan yang produktif antara pemerintah dan sektor pendidikan dalam memperluas akses belajar bagi masyarakat.
“Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam penandatanganan PKS ini. Saya mohon program Gratispol ini disosialisasikan secara merata ke seluruh perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, serta dipastikan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Rudy Mas’ud.
Gubernur menambahkan bahwa dalam tahun anggaran 2025, fokus program ini akan diberikan kepada mahasiswa baru. Artinya, seluruh biaya pendaftaran dan proses penerimaan mahasiswa baru akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini menjadi kabar gembira bagi calon mahasiswa yang selama ini menghadapi kendala finansial dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Lebih jauh, Rudy menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, Gratispol akan diperluas untuk mencakup mahasiswa dari semester dua hingga delapan. Perluasan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Hari ini bukan sekadar seremoni penandatanganan, tetapi momentum penting untuk mewujudkan masa depan Kalimantan Timur yang lebih cerah menuju generasi emas,” ujarnya menegaskan.
Program Gratispol tidak hanya merupakan kebijakan teknokratis, melainkan menjadi simbol tekad pemerintah daerah untuk beralih dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan sumber daya alam. Gubernur menyoroti bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kunci untuk menciptakan keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya sumber daya alam.
“Kami sadar sumber daya alam kita lama-kelamaan akan berkurang. Karena itu, kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju pembangunan sumber daya manusia. Hari ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik, baik di tingkat nasional maupun internasional,” lanjut Rudy.
Langkah kolaboratif ini juga menandai awal dari transformasi paradigma pembangunan di Kalimantan Timur, dari berbasis eksploitasi sumber daya alam menjadi pengembangan kualitas manusia yang unggul. Dengan sistem pendidikan yang inklusif dan terbuka untuk seluruh kalangan, Pemprov Kaltim berupaya mencetak generasi penerus yang tidak hanya siap bersaing di tingkat lokal, tetapi juga global.
Kepala Biro Kesra Dasmiah menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program ini di lapangan, termasuk berkoordinasi dengan seluruh institusi pendidikan yang terlibat. Menurutnya, keberhasilan Gratispol sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran perwakilan dari perguruan tinggi swasta dalam acara tersebut menjadi sinyal positif bahwa dunia pendidikan tinggi di Kaltim siap menyambut dan melaksanakan program ini dengan semangat kolaboratif. Banyak di antara mereka menyambut baik kebijakan ini karena dapat mendongkrak jumlah pendaftar sekaligus memperluas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
Wakil Gubernur H. Seno Aji menambahkan bahwa implementasi Gratispol juga akan disertai dengan peningkatan mutu pengajaran dan fasilitas penunjang di kampus-kampus swasta. Ia menyebut, kualitas tetap menjadi hal utama yang harus dijaga meskipun biaya pendidikan ditanggung pemerintah.
“Kita ingin anak-anak Kaltim tidak hanya bisa kuliah gratis, tapi juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dengan kurikulum dan sarana yang memadai,” ujar Seno Aji.
Dengan semangat pemerataan dan transformasi, program Gratispol diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan pendekatan baru terhadap pembangunan sumber daya manusia. Bukan tidak mungkin, keberhasilan ini akan menjadi model kebijakan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan.
Sebagaimana ditegaskan dalam acara tersebut, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Kalimantan Timur kini mengambil langkah awal yang signifikan untuk memastikan bahwa generasi mudanya tidak lagi terbebani oleh masalah biaya dalam mengejar cita-cita mereka.
