JAKARTA - Pentingnya memperkuat jalinan sosial budaya dan ekonomi lintas batas kembali menjadi perhatian utama dalam kunjungan resmi Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste, Dr. Nino Filipus Pereira, ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut menjadi momen strategis untuk mempererat hubungan antarnegara serumpun, terutama yang berbatasan langsung di darat seperti Kabupaten Belu dengan wilayah Timor Leste.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati Belu, di mana Dr. Nino disambut langsung oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, SH dan Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, ST. Hadir pula Konsulat Timor Leste dan jajaran pimpinan OPD Kabupaten Belu, yang turut menegaskan pentingnya kolaborasi antara dua wilayah dengan akar budaya yang sama.
Dalam kesempatan itu, Dr. Nino menyoroti eratnya relasi sosial budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara. Ia menyampaikan bahwa meskipun dipisahkan oleh batas administratif negara, masyarakat Belu dan Timor Leste tetap memiliki ikatan budaya dan kekeluargaan yang tidak bisa dipisahkan. “Kabupaten Belu memiliki kesamaan budaya yang sangat kuat dengan Timor Leste. Secara administrasi memang berbeda, tetapi secara kultural dan kekeluargaan, kita adalah satu. Karena itu, hubungan baik ini harus terus dipelihara agar semua kegiatan, baik pemerintahan maupun masyarakat, berjalan harmoni,” ujar Dr. Nino.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aspek sosial budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Lebih dari itu, ia menggarisbawahi bahwa upaya menjaga keharmonisan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat kedua belah pihak.
Tak hanya soal budaya, Dr. Nino juga mengangkat pentingnya memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah perbatasan. Menurutnya, kolaborasi ekonomi bisa menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, baik dari sisi perdagangan maupun pelayanan publik. “Kami telah mendiskusikan berbagai hal penting bersama Bupati dan Wakil Bupati Belu, khususnya terkait pengembangan pasar perbatasan dan akses layanan kesehatan. Ini sejalan dengan kunjungan Presiden Timor Leste sebelumnya ke Kabupaten Belu, yang juga membahas kerja sama kesehatan lintas batas,” jelasnya.
Dr. Nino juga mengusulkan peningkatan durasi operasional di pintu perbatasan untuk memperlancar mobilitas warga dari kedua negara. Menurutnya, pembukaan akses yang lebih luas akan mendukung aktivitas perdagangan, layanan sosial, hingga interaksi budaya yang lebih intensif. “Ke depan, kita akan mengaktifkan kembali pasar-pasar tradisional di sepanjang perbatasan. Ini akan melibatkan semua pemangku kepentingan dan stakeholder terkait. Pembahasan akan dilanjutkan dalam diskusi-diskusi mendalam beberapa waktu ke depan, baik dengan pemerintah pusat di Timor Leste maupun di Indonesia,” tambahnya.
Upaya reaktivasi pasar tradisional ini dinilai strategis untuk menghidupkan perekonomian lokal serta memperkuat interaksi sosial masyarakat perbatasan. Dengan pasar sebagai ruang interaksi ekonomi dan budaya, diharapkan kerja sama yang selama ini terbangun bisa berkembang ke tingkat yang lebih konkret dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pandangan Dr. Nino, komunikasi lintas batas yang intens dan terbuka menjadi elemen vital dalam memastikan keberlanjutan program-program kerja sama. Oleh sebab itu, ia berharap kegiatan kunjungan semacam ini bisa menjadi agenda rutin yang tidak hanya seremonial, tetapi berisi diskusi produktif demi kemajuan kawasan perbatasan. “Kegiatan seperti ini harus dilakukan secara rutin dan menjadi agenda tetap agar kolaborasi di wilayah perbatasan semakin terarah dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay menyambut baik kedatangan delegasi dari Timor Leste. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari diplomasi kemasyarakatan yang sangat penting, apalagi Kabupaten Belu memiliki sejarah dan keterikatan emosional dengan masyarakat Timor Leste.
Pemerintah Kabupaten Belu sendiri menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program yang bertujuan mempererat hubungan bilateral, terutama dalam aspek sosial budaya dan ekonomi. Sinergi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah pusat Indonesia dalam memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.
Kehadiran Konsulat Timor Leste serta jajaran OPD di pertemuan tersebut semakin menegaskan bahwa kerja sama lintas batas bukan hanya isu formalitas, melainkan kebutuhan nyata yang berakar pada relasi historis dan sosial yang sudah berlangsung sejak lama.
Kunjungan ini pun dipandang sebagai wujud komitmen Timor Leste dalam mempererat relasi bilateral secara inklusif. Dengan fokus pada penguatan sosial budaya, perdagangan, dan pelayanan publik lintas batas, diharapkan masyarakat di kedua sisi perbatasan dapat menikmati manfaat langsung dari kedekatan geografis dan budaya yang dimiliki.
Dalam konteks geopolitik kawasan, kunjungan ini menjadi contoh positif bagaimana diplomasi akar rumput dapat memperkuat hubungan antarnegara melalui kerja sama konkrit di tingkat lokal. Kabupaten Belu dan Timor Leste telah menunjukkan bahwa diplomasi tidak selalu dimulai dari ibu kota, melainkan bisa tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat perbatasan yang hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
