JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan terus dilakukan secara tegas, termasuk terhadap Wajib Pajak (WP) Badan yang masih memiliki tunggakan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh otoritas pajak adalah melalui tindakan penyitaan aset, seperti yang dilakukan oleh juru sita pajak baru-baru ini.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa juru sita telah menjalankan tindakan penyitaan atas rekening milik WP Badan sebagai bagian dari proses penagihan tunggakan pajak yang belum diselesaikan. Langkah ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang sah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam keterangannya, DJP menyebutkan bahwa penyitaan terhadap rekening dilakukan melalui koordinasi dengan pihak perbankan. Proses ini bertujuan untuk menjamin pelunasan utang pajak yang telah jatuh tempo dan tidak kunjung dibayar meskipun telah dilakukan berbagai upaya persuasif sebelumnya.
“Juru sita pajak melakukan penyitaan terhadap rekening milik WP Badan yang memiliki tunggakan pajak dan telah memenuhi syarat dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap DJP melalui pernyataan resminya.
Sebelum penyitaan dilakukan, juru sita terlebih dahulu menjalankan serangkaian prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur tersebut mencakup penerbitan Surat Paksa serta pemberian waktu yang cukup kepada Wajib Pajak untuk melunasi utangnya secara sukarela.
Namun, apabila upaya persuasif tidak membuahkan hasil, tindakan penegakan hukum seperti penyitaan menjadi langkah berikutnya yang ditempuh DJP demi menjamin kepatuhan perpajakan. Hal ini juga menunjukkan keseriusan otoritas dalam menangani pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan.
“Penyitaan dilakukan sebagai langkah lanjutan dari penagihan aktif yang tidak menghasilkan pelunasan utang pajak,” lanjut DJP.
Rekening yang telah disita akan digunakan sebagai jaminan atas pelunasan utang pajak. Jika dalam jangka waktu tertentu Wajib Pajak tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, aset yang disita dapat dilelang oleh pemerintah untuk menutupi tunggakan tersebut.
Tindakan penyitaan oleh juru sita pajak merupakan bagian dari wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam regulasi tersebut, penyitaan dapat dilakukan terhadap harta kekayaan milik Wajib Pajak yang memiliki utang pajak yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar dalam waktu yang telah ditentukan.
Selain rekening, aset lain seperti kendaraan, tanah, bangunan, hingga piutang usaha juga dapat disita apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Penyitaan ini bukan hanya sebagai alat penagihan, tetapi juga sebagai bentuk efek jera agar WP lainnya tetap menjaga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Penyitaan dilakukan demi menjamin hak negara atas penerimaan pajak yang belum tertunaikan. Ini juga bagian dari prinsip keadilan, agar tidak ada WP yang merasa bebas mengabaikan kewajiban,” jelas DJP.
DJP juga mengingatkan bahwa tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir setelah semua prosedur administratif dan pendekatan persuasif dijalankan. Hal ini mempertegas bahwa DJP senantiasa mengedepankan keadilan serta transparansi dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas perpajakan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, juru sita memiliki kewenangan untuk berkoordinasi langsung dengan lembaga keuangan, seperti bank, dalam rangka mengeksekusi tindakan penyitaan. Bank yang bersangkutan pun berkewajiban memberikan akses informasi serta memfasilitasi proses pemblokiran rekening sebagaimana diperintahkan oleh otoritas pajak.
Tidak hanya itu, juru sita juga wajib menyusun Berita Acara Penyitaan serta menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak sebagai bentuk dokumentasi resmi. Dengan adanya dokumentasi tersebut, proses hukum yang berkaitan dengan penyitaan bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan jelas.
Sebagai bentuk akuntabilitas, DJP turut mempublikasikan informasi umum terkait tindakan penegakan hukum perpajakan, tanpa membuka informasi pribadi atau rahasia milik Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak serta menciptakan lingkungan fiskal yang sehat.
Langkah-langkah tegas seperti ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesetaraan antar Wajib Pajak. Ketika satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka pihak lain yang taat akan merasa dirugikan bila tidak ada sanksi tegas yang diterapkan terhadap pelanggar.
DJP pun mengajak seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk lebih proaktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, tidak perlu sampai dilakukan tindakan penagihan aktif seperti penyitaan atau lelang aset.
“DJP terus mendorong kepatuhan sukarela melalui edukasi dan pelayanan, namun tetap akan bertindak tegas terhadap WP yang tidak kooperatif,” tutup pernyataan tersebut.
Sebagai informasi, DJP secara rutin melakukan analisis data terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi tunggakan dan melacak harta kekayaan yang dapat disita. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penagihan pajak secara efektif dan efisien serta mengamankan penerimaan negara.
Dengan penegakan hukum seperti penyitaan ini, DJP berharap tercipta kepatuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
