JAKARTA — Sepanjang beberapa bulan terakhir, beban biaya hidup masyarakat kian melambung. Tren tersebut tidak terlepas dari lonjakan inflasi, suku bunga acuan (BI Rate), hingga harga BBM non-subsidi. Kelompok kelas menengah pun bertindak selaku golongan yang paling terjepit oleh situasi ini.
Kaum kelas menengah tidak memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial layaknya kelompok lapisan bawah, namun posisi finansial mereka juga tidak sekuat kelompok lapisan atas dalam menahan himpitan biaya hidup yang terus meroket. Hal itu menempatkan mereka sebagai golongan masyarakat yang paling rentan.
Lonjakan beban hidup yang terjadi belakangan ini memang langsung memukul isi dompet kaum kelas menengah. Sebagai contoh, kenaikan BI Rate yang menembus 100 basis poin hanya dalam tempo dua bulan terakhir berisiko mendongkrak bermacam beban cicilan, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) sampai kredit kendaraan bermotor (KKB).
Langkah mengerek harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dari yang awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter terhitung sejak 10 Juni 2026 juga secara spesifik membebani pengeluaran kelas menengah. Bagaimanapun, Pertamax merupakan tipe bahan bakar yang menyasar kalangan menengah ke atas.
Belum lagi ditambah lonjakan harga komoditas barang dan jasa secara umum yang tercermin dari tren inflasi setidaknya sepanjang dua bulan terakhir. Paling baru, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi melonjak di angka 3,34% secara tahunan pada Juni 2026.
Andre Sebastian (28) bertindak selaku salah satu warga kelas menengah yang merasakan langsung beratnya himpitan biaya hidup tersebut. Andre saat ini tengah melunasi cicilan KPR. Pegawai swasta di kawasan Jabodetabek ini memilih skema bunga KPR yang tetap (fix) pada tiga tahun pertama, lalu setelahnya bersifat mengambang (floating) hingga lunas dengan mengekor pergerakan BI Rate.
Persoalannya, Andre telah berjalan mencicil KPR sejak tahun 2022 sehingga masa bunga fix miliknya sudah berakhir dan kini resmi masuk periode floating. Kondisi ini mengartikan beban cicilan KPR miliknya berpeluang kian membengkak setelah BI Rate melonjak tajam beberapa waktu ke belakang.
Andre juga merupakan pengendara sepeda motor kapasitas 150cc yang mengharuskannya memakai bahan bakar jenis Pertamax—yang sayangnya juga ikut naik harga. Kondisi ini membuat pengeluaran Andre kian deras terkuras.
“Dan yang paling penting enggak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Jadi, sulit ya,” cerita Andre kepada Bisnis, sambil tertawa canggung.
Narasi serupa dilontarkan oleh Aris Nurjani (30). Dalam aktivitas harian, Aris selalu mengisi tangki kendaraan roda duanya dengan Pertamax. Begitu pemerintah lewat PT Pertamina Patra Niaga mengetuk palu kenaikan harga Pertamax pada bulan kemarin, ia seketika merasakan dampaknya.
Aris membeberkan biaya pengeluarannya membengkak sampai dua kali lipat: jika biasanya alokasi untuk BBM berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000, saat ini bisa menembus Rp200.000 sampai Rp250.000 per minggu. Malangnya, sama seperti nasib Andre, ia mengaku pemasukannya stagnan. Akibatnya, Aris musti menerapkan penghematan yang ketat. Bahkan, tambahnya, celah untuk menabung serta berinvestasi seakan kian tertutup rapat.
“Kelas menengah sering dianggap mampu bertahan sendiri, padahal kenyataannya kami juga sedang berjuang habis-habisan,” kata karyawan swasta salah satu perusahaan di Jakarta ini, kepada Bisnis.
Himpitan yang mendera kalangan kelas menengah layaknya Andre dan Aris bukanlah fenomena tunggal, melainkan sudah menjadi rahasia umum. Data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dari BPS memperlihatkan penurunan drastis pada jumlah populasi kelas menengah, dari yang semula 57,3 juta (2019) merosot menjadi 46,7 juta (2025).
Mereka tidak beralih ke kelompok atas, melainkan hampir seluruhnya merosot kelas: pada kurun waktu serupa, total kelompok kelas menengah rentan (aspiring middle class) justru melonjak sebanyak 13,2 juta, sementara kelompok kelas atas hanya bertambah kisaran 200.000 jiwa.
Bantuan Belum Terasa
Pihak otoritas sejatinya menyadari betul tekanan biaya hidup yang tengah menghimpit masyarakat. Pada pengujung Juni 2026, pemerintah membeberkan paket stimulus ekonomi serta insentif senilai Rp26,34 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim porsi insentif dalam paket itu ditujukan bagi kaum kelas menengah.
Airlangga mencontohkan stimulus bantuan pangan komoditas beras seberat 10 kg sepanjang tiga bulan yang digulirkan per Juli 2026.
“Beberapa program termasuk ke kelas menengah yang middle ke bawah, kemarin kita dorong lagi bantuan pangan,” kata Airlangga usai ditemui di sela forum Bisnis Indonesia Group Economic Insights 2026, belum lama ini.
(Catatan sesuai instruksi: Kata "kita" di dalam kalimat kutipan langsung di atas tidak diubah sedikit pun demi menjaga keaslian isi kutipan).
Meski begitu, jatah bantuan pangan tersebut nyatanya dialokasikan bagi kelompok masyarakat yang berada di desil I–IV (40% lapisan populasi terbawah). Artinya, hanya kalangan kelas menengah rentan miskin (yang menghuni desil IV atau kelompok aspiring middle class paling bawah) yang kecipratan bantuan tersebut—di luar kelompok kelas bawah.
Di samping itu, bersandarkan paparan Airlangga, program magang bagi 150.000 partisipan lulusan perguruan tinggi dengan upah selaras upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja korban PHK juga dapat berfungsi sebagai penahan benturan bagi kelas menengah.
Namun demikian, baik Andre maupun Aris memandang bermacam insentif itu tidak menyentuh atau berdampak nyata bagi kelompok kelas menengah seperti mereka. Jika pemerintah dirasa sulit menyodorkan insentif atau stimulus bagi kelas menengah, Andre berharap setidaknya pihak berwenang sanggup menjaga stabilitas harga komoditas. Menurut pandangannya, rupa-rupa bantuan tidak akan membuahkan hasil jika harga barang terus melambung.
“Kalau ada bantuan Rp500.000 tapi harga barang-barang naik, bagaimana mau menutup? Lebih baik harga di jaga agar stabil atau tidak naik,” ucap Andre.
Saras, Aris menilai paket stimulus dari pemerintah tersebut tidak langsung membereskan akar persoalan pokok kelas menengah, yakni lonjakan biaya hidup.
“Saya tetap merasakan penurunan daya beli,” jelasnya.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan berpendapat pemerintah sejatinya memang musti menyodorkan proteksi yang lebih progresif bagi kelas menengah, terkhusus di tengah tren pembengkakan biaya hidup belakangan ini. Deni memberi opsi pemerintah dapat mengulurkan sokongan dari sisi permintaan (demand side) berwujud penaikan batas penghasilan kena pajak.
“Jadi kalau misalnya penghasilan Rp5 miuta atau 6 juta per bulan [sudah kena pajak penghasilan], dinaiki misalnya batas pajaknya jadi Rp8 juta atau Rp10 juta per bulan. Itu kan langsung membantu kelas menengah,” ungkap Deni kepada Bisnis.
(Catatan sesuai instruksi: Kata "kita" tidak ada dalam kutipan di atas, dan kata "beliau" tidak digunakan).
Walau demikian, ia memaklumi bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini dalam kondisi yang sangat ketat. Artinya, pemerintah memerlukan pasokan penerimaan yang masif dari sektor pajak sehingga agak dilematis untuk merilis regulasi yang berisiko memangkas setoran pajak.
Oleh karena itu, pengajar di Prasetya Mulya Business School ini menilai hal yang jauh lebih krusial ialah intervensi dari sisi penawaran (supply side). Ia memberikan contoh berupa pemberian potongan harga transportasi umum bagi pekerja komuter, sokongan biaya pendidikan serta kesehatan, sampai program penajaman keterampilan tenaga kerja (upskilling dan reskilling).
“Sehingga bukan cuma ngebantu beban hidupnya, tapi juga membantu kapasitas produksi dari kelas menengah,” tutup Deni.