JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyerahkan 10 usulan strategis hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 di Medan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Poin-poin rekomendasi ini mencakup berbagai usulan demi memperkokoh kemampuan pemerintah kota, mulai dari perombakan relasi keuangan pusat-daerah, akselerasi proyek infrastruktur, digitalisasi birokrasi, hingga peningkatan ekonomi daerah serta perwujudan kota berkelanjutan.
Eri Cahyadi selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga menjabat Wali Kota Surabaya menegaskan bahwa seluruh poin usulan tersebut bakal diserahkan langsung kepada Kepala Negara serta jajaran menteri terkait.
“Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,” ujar Eri dalam penutupan Rakernas ke-18 APEKSI di Medan, Kamis (2/7/2026).
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Medan Rico Waas menaruh harapan besar agar hasil diskusi serta rekomendasi Rakernas ke-18 APEKSI ini membuahkan dampak positif yang nyata bagi pertumbuhan berkelanjutan di kota-kota tanah air.
Ia menekankan bahwa penguatan sinergi antarwilayah menjadi basis krusial demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan maju.
“Semoga setiap kota [yang ikut dalam Rakernas APEKSI] membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing," ujar Rico.
Di bawah ini merupakan 10 rekomendasi Rakernas ke-18 APEKSI Tahun 2026:
Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah dan Reformasi Relasi Keuangan Pusat-Daerah APEKSI mengharapkan kepastian hukum seputar alokasi dana transfer ke daerah (TKD), yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta perluasan kebebasan fiskal supaya pemerintah kota mempunyai keleluasaan dalam merealisasikan agenda pembangunan.
Pembenahan Kebijakan ASN, P3K, serta Fleksibilitas Anggaran Belanja Daerah APEKSI menyoroti persoalan pembebanan gaji P3K secara penuh pada APBD yang dinilai memicu pembengkakan belanja daerah di atas batas ideal 30%.
Tingginya porsi pengeluaran pegawai ini memangkas anggaran untuk pembangunan, sehingga APEKSI menyarankan agar alokasi upah P3K disokong lewat APBN.
Optimalisasi Tata Kelola Program Strategis Nasional (PSN) APEKSI menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan program strategis nasional di setiap wilayah kota. Tiap kendala operasional terkait PSN yang muncul di lapangan bakal diteruskan ke pemerintah pusat dengan harapan mendapat panduan penyelesaian.
Akselerasi Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah APEKSI mendorong realisasi konektivitas antardaerah demi memacu mobilitas roda perekonomian sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi kawasan yang mendesak membutuhkan akses penghubung.
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik APEKSI siap mengawal transformasi sistem birokrasi yang dilakukan lewat digitalisasi pelayanan umum, contohnya penyelarasan data perlindungan sosial (perlinsos) demi menjamin akurasi distribusi bantuan, serta sinkronisasi perizinan nasional dengan rencana tata ruang daerah agar investasi berjalan minim konflik.
Penguatan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Kota Berkelanjutan Merujuk data BPS, sebesar 60% penduduk kini bertempat tinggal di area perkotaan dan angka ini diproyeksikan terus melonjak.
Persoalan sampah pun menjelma jadi tantangan masif bagi kota-kota di Indonesia. Rakernas ke-18 APEKSI mendukung penuh ekspansi program konversi sampah menjadi sumber energi (waste-to-energy) beserta inovasi pengelolaan limbah berbasis kolaborasi pemda dan warga.
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Inklusif APEKSI memberikan usulan agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberdayakan UMKM lokal serta kantin di sekolah.
Langkah ini tidak hanya memutar roda ekonomi di level usaha mikro, namun juga memperluas lapangan kerja bagi warga sekitar. Usulan ini merespons keluhan di sejumlah wilayah mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG) yang pekerjanya justru bukan penduduk setempat.
Sinkronisasi Tata Ruang Kerja Sama Antardaerah dan Pembangunan Kawasan Mengenai keselarasan tata ruang dan pembangunan wilayah terpadu, APEKSI mengusulkan pembenahan regulasi tata ruang yang adaptif dengan karakteristik kawasan perkotaan serta pengokohan kerja sama lintas daerah.
Advokasi Hukum dan Pendampingan Litigasi APEKSI bakal mengambil langkah bersama dalam mendampingi dan menyuarakan kendala-kendala hukum di wilayah kota masing-masing kepada pemerintah pusat, termasuk mengawal hasil rekomendasi rakernas ke-18 Medan ini.
Pemberdayaan Generasi Muda Melibatkan kaum muda lewat gerakan Youth City Rangers guna menyumbang ide kritis yang diproyeksikan mampu menjadi bahan masukan berharga dalam merancang dokumen rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di setiap pemda.