JAKARTA – Penerapan kebijakan mandatori biodiesel B50 diprediksi memiliki potensi untuk memicu kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) sekaligus tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Namun, dampak positif ini hanya akan terwujud dengan catatan pemerintah tidak mengiringi kebijakan tersebut dengan peningkatan pungutan ekspor (PE) CPO.
Pandangan optimis tersebut diutarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), yang berseberangan dengan kekhawatiran Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terkait risiko anjloknya harga TBS.
Sebelumnya, SPKS memproyeksikan bahwa pemberlakuan B50 dapat memberikan keuntungan ekonomi hingga mencapai Rp24,68 triliun. Meski begitu, SPKS menyoroti kebijakan kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% yang dinilai telah menekan harga TBS hingga berkurang Rp833 per kilogram.
Akibat situasi tersebut, para petani diprediksi memikul kerugian berkisar antara Rp499 miliar hingga Rp500 miliar per bulan dalam skala nasional.
Tidak hanya itu, SPKS juga memperkirakan bahwa implementasi B50 bakal menyerap sekitar 13 juta sampai 20 juta ton CPO yang biasanya dialokasikan untuk ekspor ke pasar domestik.
Pengalihan distribusi ini dianggap berisiko memangkas perolehan Dana Sawit sebesar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahunnya, yang berpotensi memicu defisit anggaran tahunan sekitar Rp28 triliun sampai Rp42 triliun.
Merespons proyeksi tersebut, Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengungkapkan bahwa pihaknya memang belum mengalkulasi secara mendalam perihal dampak riil dari penerapan B50 terhadap harga TBS.
Kendati demikian, ia berpendapat jika implementasi B50 memangkas volume ekspor CPO, maka harga minyak nabati global, termasuk minyak sawit, berpeluang mengalami kenaikan apabila ketersediaan minyak nabati dunia sedang stagnan.
"Kalau implementasi B50 menyebabkan ekspor berkurang, yang terjadi justru kenaikan harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit apabila suplai minyak nabati lain stagnan atau berkurang. Ini justru akan meningkatkan harga CPO dalam negeri, ujung-ujungnya harga TBS petani juga akan naik," ujar Eddy, Kamis (2/7/2026).
Menurut penjelasan Eddy, menyusutnya pasokan CPO di pasar ekspor akan membuat ketersediaan minyak nabati di kancah internasional menjadi semakin ketat.
Fenomena ini berpotensi mendongkrak harga CPO internasional, yang kemudian akan ikut mengerek harga CPO di pasar domestik. Pada akhirnya, harga TBS yang diperoleh petani juga berpotensi mengalami tren kenaikan.
Walau demikian, Gapki memberikan catatan bahwa pergerakan harga CPO dan TBS akan sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah, terutama regulasi mengenai pungutan ekspor yang menjadi instrumen pendanaan program biodiesel.
Eddy memaparkan, jika perolehan dari pungutan ekspor merosot akibat berkurangnya volume ekspor, lalu pemerintah mengambil langkah untuk mengerek kembali tarif pungutan demi mendanai program B50, maka langkah tersebut justru akan menekan harga CPO domestik dan TBS petani.
"Tetapi kalau kemudian pungutan ekspor berkurang kemudian PE dinaikkan lagi, maka ini yang akan menekan harga CPO dalam negeri, juga harga TBS petani," katanya.
Menilik dari aspek ketersediaan bahan baku, Gapki memandang volume produksi CPO nasional pada tahun ini masih berada dalam kondisi yang cukup untuk menyokong jalannya program mandatori biodiesel B50.
"Seharusnya tahun ini produksi cukup untuk mendukung B50, kebutuhan sekitar 1,74 juta ton," tutur Eddy.
Berkaca dari situasi tersebut, Gapki menilai kebijakan B50 pada dasarnya tidak akan mengoreksi harga TBS petani ke arah bawah selama ditopang oleh tata kelola regulasi yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan skema pembiayaan program biodiesel serta kebijakan pungutan ekspor.
Sebaliknya, jika pengurangan volume ekspor berlangsung tanpa disertai kenaikan tarif pungutan, pasokan minyak sawit di pasar internasional akan mengetat dan mengerek harga minyak nabati global. Kenaikan harga internasional inilah yang nantinya dapat memberikan sentimen positif bagi harga CPO di dalam negeri sekaligus menaikkan harga TBS para petani.