JAKARTA— Agenda pemerintah guna memperkuat digitalisasi serta integrasi data bantuan sosial (bansos) dipandang patut direalisasikan bertahap lewat uji coba di sejumlah wilayah sebelum diimplementasikan secara nasional.
Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengutarakan eksekusi digitalisasi bansos seyogianya diawali lewat pilot project di tiga klaster daerah yang mempunyai kadar kesiapan infrastruktur serta literasi digital berbeda.
Langkah itu mendesak dilakukan demi mengidentifikasi pelbagai hambatan sebelum regulasi dijalankan secara menyeluruh.
“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Menurut pandangannya, penerapan bertahap pun menyajikan ruang bagi pemerintah demi mengevaluasi kelemahan sistem, meliputi kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang bakal mengelola integrasi data antarinstansi.
Firman menilai model eksekusi yang telah teruji bakal memudahkan pemerintah mengimplementasikan digitalisasi bansos secara nasional.
Sebaliknya, pengaplikasian serentak tanpa adanya uji coba berisiko melahirkan pelbagai problem, seperti yang sempat dijumpai dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Ia mengingatkan pendistribusian bansos ialah kebijakan yang mengikat kebutuhan primer publik.
Oleh karena itu, tiap pergeseran sistem wajib ditempuh secara protektif dengan menjamin kesiapan SDM berbarengan dengan memetakan titik-titik rapuh dalam proses integrasi data.
“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.
Di lain sisi, Firman menganggap digitalisasi serta integrasi data pada hakikatnya sanggup mendongkrak akurasi pendistribusian bansos.
Menurutnya, sistem yang padu dapat mengikis duplikasi data, melancarkan proses verifikasi, dan menaikkan transparansi sehingga kekeliruan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.
Ia menjabarkan penyatuan bermacam-macam sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, beserta kementerian terkait, bakal menyajikan potret yang kian utuh perihal masyarakat yang betul-betul layak memperoleh bantuan. Melalui cara itu, inclusion error maupun exclusion error dapat direduksi.
Sebelumnya, pemerintah mengamini program bantuan sosial yang sejauh ini bergulir masih banyak yang meleset dari sasaran. Oleh sebab itu, pemerintah memacu akselerasi penerapan digitalisasi dalam pendistribusian bansos.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menuturkan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi memaparkan masih tingginya kadar ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian pelbagai program bantuan sosial.
“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).
Mengacu pada data itu, sebanyak 45% pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako meleset dari sasaran. Berikutnya, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Sementara bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat mempunyai tingkat ketidaktepatan sasaran menyentuh 60,57%, sedangkan subsidi listrik meraih 58,6%.
Robben mengutarakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan valid sebelum pelbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, hambatan utama selama ini berada pada belum padunya data antarlembaga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengutarakan akselerasi implementasi Perlinsos Digital ditempuh supaya bantuan sosial dapat diperoleh oleh publik yang betul-betul berhak.
“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.
Ia menjabarkan Kementerian Komdigi mengambil peran selaku penyedia platform integrasi lewat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.
“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.