JAKARTA - Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) ditargetkan oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mulai diimplementasikan secara nasional pada Oktober 2026.
Langkah ini akan diambil setelah proyek percontohan yang berjalan di 43 kabupaten/kota rampung dan melewati proses evaluasi.
"Setelah kami evaluasi dengan cepat, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden apakah siap di-'rollout' (diterapkan) pada Oktober atau November tahun ini," kata Luhut saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Luhut menilai bahwa kesiapan pemberlakuan sistem digitalisasi bansos dalam skala nasional sangat bergantung pada keberhasilan proyek percontohan di 43 kabupaten/kota tersebut.
Oleh sebab itu, seluruh kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam program percontohan diminta untuk segera menyelesaikan pelaksanaan digitalisasi bansos paling lambat akhir Agustus 2026.
"Sekali lagi, 43 kabupaten/kota ini saya berharap, paling lambat akhir Agustus semua sudah bisa selesai sehingga kami bisa membantu percepatan untuk 'rollout' secara nasional," ujarnya.
Ia memaparkan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian integral dari pengembangan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech). Program ini dirancang demi mendongkrak efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Luhut juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggenjot registrasi warga melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Targetnya, minimal 60 hingga 70 persen penduduk di tiap wilayah uji coba dapat terdaftar selama masa simulasi tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa proyek percontohan digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota ini bakal menjadi fondasi utama dalam merancang peta jalan (roadmap) GovTech Indonesia.
Tito menambahkan, penerapan GovTech sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi dan memperlihatkan hasil yang positif, sehingga skema tersebut kini diperluas ke berbagai wilayah dengan target akhir implementasi di seluruh Indonesia.